DAELPOS.com – Penetapan status tersangka terhadap Direktur PDAM Makassar 2015 – 2019, Haris Yasin Limpo (YL) karena dugaan korupsi diduga menjadi korban mafia auditor di lingkungan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Pasalnya, sebagai informasi yang beredar, pihak BPK yang memimpin audit dugaan terdapat korupsi di PDAM Makassar adalah WIW yang saat ini menjadi terpidana pada kasus suap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bersama tiga pegawai BPK lainnya.
“Auditor pada kasus Haris YL adalah WIW. Terpidana kasus suap laporan keuangan Pemprov Sulsel,” kata salah satu sumber di Makassar, Senin (15/5/2023).
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur PDAM Makassar 2015 – 2019 ini kini tengah memasuki babak baru. Pada tanggal 15 Mei 2023, telah dilangsungkan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Penetapan Haris YL sebagai tersangka dugaan korupsi ini sangat kental kejanggalanya sehingga sontak menyita perhatian banyak pihak. Sebab di era kepemimpinan Haris YL, PDAM Makassar berhasil mencetak laba yang cukup besar, hingga menyetor deviden ke Pemerintah Kota Makassar. Apalagi, proses pembayaran bonus jasa produksi dan tantiem kepada karyawan yang dilakukan Haris YL selaku Direktur Utama berdasarkan SK Wali Kota Makassar.
Sebelumnya, Bastian Lubis selaku Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Patria Artha, terang-terangan menyebut adanya dugaan kriminalisasi pada kasus Haris YL.
“Saya kira, penegakan hukum yang dilakukan ini sudah jauh menyimpang. Ada apa? Apakah penyidiknya ini ada masalah pribadi, atau ini sifatnya politis. Penyidiknya ini harus dievaluasi,” terang Rektor Universitas Patria Artha ini.
Sedangkan Mahasiswa Doktoral Sosiologi UI, Anshar Aminullah, menduga penetapan status terhadap Haris YL ini adalah keputusan yang ambigu, bahwa sepertinya ada kekeliruan dalam menetapkan statusnya.
“Ini membuktikan persoalan hukum di negeri ini masih terus mencari format terbaiknya dalam upaya penegakannya dengan benar, dimana dia tidak lagi runcing kebawah tapi tumpul ke atas, sehingga mesti harus ditegakkan seadil-adilnya.
“Legal opinion pasca penetapan Haris Yasin Limpo ini setidaknya bisa menjadi rujukan penting khalayak yang membaca berita seputar perkembangan kasus yang menimpa HYL. Bahwa potensi kekeliruan dalam menegakkan keadilan di negeri ini masih menjadi persoalan klasik dan masih berpotensi menimpa siapapun itu,” tutur Anshar.
