Komisi XI Minta OJK Tegakkan Hukum Sektor Keuangan yang Bermasalah

Wednesday, 10 July 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK di Gedung Parlemen, Jakarta, / foto ist

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK di Gedung Parlemen, Jakarta, / foto ist

DAELPOS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kondisi industri jasa keuangan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit, piutang pembayaran, asuransi dan dana pensiun. Sementara itu kredit perbankan tumbuh sebesar 13,09% secara year on year (yoy) per April 2024.

Adapun untuk penyaluran kreditnya per April 2024 mencapai Rp7.301 triliun. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P meminta OJK terus menjaga kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan dalam mendukung sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada sektor keuangan yang bermasalah, OJK harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntable dan transparan dalam menerapkan peraturan sesuai perundang-undangan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang telah mendukung dan memberikan apresiasi penuh terhadap kinerja OJK saat ini.

“Terimakasih kepada Komisi XI DPR RI terhadap masukan dan pertanyaan pada kesempatan ini termasuk pada seluruh proses untuk penyempurnaan pada sistem pelaporan perencanaan dan juga update pada sektor jasa keuangan, isu-isu yang ada saat ini akan kami respon untuk program prioritas kami kedepannya,” terangnya.

See also  558 Unit Bebas dari Korupsi Lahir di Penghujung Tahun

Berita Terkait

KPK OTT Bupati Sukoharjo, Diduga Peras OPD dan Potong Insentif Pegawai
Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU PT ASABRI
OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG
Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji
Kementerian PU Tegaskan Sikap Kooperatif dan Hormati Proses Hukum
Satgas Sikat Tambang Ilegal, 1.699 Hektare Lahan PT AKT Diselamatkan
Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Pertamina Perkuat Sinergi dengan Aparat Hukum

Berita Terkait

Monday, 13 July 2026 - 22:59 WIB

KPK OTT Bupati Sukoharjo, Diduga Peras OPD dan Potong Insentif Pegawai

Saturday, 11 July 2026 - 18:23 WIB

Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU PT ASABRI

Monday, 22 June 2026 - 17:04 WIB

OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP

Thursday, 4 June 2026 - 00:04 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pejabat BGN Tersangka Korupsi MBG

Thursday, 23 April 2026 - 09:55 WIB

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Berita Terbaru