Sri Mulyani: Pemerintah Finalisasi Program Prioritas dalam RAPBN 2025

Monday, 5 August 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani / foto ist

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani / foto ist

DAELPOS.com – Pemerintah terus mematangkan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja  Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan mengenai pembahasan awal dengan DPR, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR.

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Menkeu.

Menkeu menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti.

“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.

Menkeu juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih. Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.

 

See also  DPR Ingatkan Kemensos, Terkait Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Miskin dan Rentan

Berita Terkait

Kementerian PU Bentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol Perkuat Tata Kelola PNBP
Kurangi Risiko Gagal Panen, Kementerian PU Pompa Air ke 5 Hektare Sawah di Muaro Jambi
Dorong Tata Kelola yang Adaptif, HKA Raih Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2026
Ajak Mahasiswa UMJ Jadi Pengusaha, Mendes Yandri Siapkan 49 Negara Tujuan Desa Ekspor
Mendale Berbenah, Kawasan Wisata Danau Lut Tawar Kini Makin Nyaman
Tamsil Linrung Sodorkan Solusi Netral Fiskal ke Menkeu
Pemerintah Tetapkan Pemenang Lelang 6 Wilayah Kerja Migas
BGN Perketat Tata Kelola Penerimaan Program MBG.

Berita Terkait

Tuesday, 22 September 2026 - 22:20 WIB

Kementerian PU Bentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol Perkuat Tata Kelola PNBP

Monday, 21 September 2026 - 14:35 WIB

Dorong Tata Kelola yang Adaptif, HKA Raih Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2026

Monday, 21 September 2026 - 14:05 WIB

Ajak Mahasiswa UMJ Jadi Pengusaha, Mendes Yandri Siapkan 49 Negara Tujuan Desa Ekspor

Sunday, 20 September 2026 - 17:26 WIB

Mendale Berbenah, Kawasan Wisata Danau Lut Tawar Kini Makin Nyaman

Sunday, 20 September 2026 - 00:29 WIB

Tamsil Linrung Sodorkan Solusi Netral Fiskal ke Menkeu

Berita Terbaru