Sri Mulyani: Pemerintah Finalisasi Program Prioritas dalam RAPBN 2025

Monday, 5 August 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani / foto ist

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani / foto ist

DAELPOS.com – Pemerintah terus mematangkan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja  Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan mengenai pembahasan awal dengan DPR, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR.

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Menkeu.

Menkeu menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti.

“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.

Menkeu juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih. Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.

 

See also  KPK Tahan Tersangka TAG, Kasus Kerjasama Pengangkutan Bidang Pelayaran

Berita Terkait

Bencana NTT, Pemerintah Diminta Gercep
PANRB Gelar Forum Koordinasi RB Nasional 2026
Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026
Penuhi Kebutuhan MCK, Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air Bersih untuk Warga Banjar
Cari Rumah Makin Gampang Bareng BTN di Danantara Housing Expo 2026
Perkuat Hubungan Diplomasi, Kuwait-Indonesia Akan Kolaborasi Bangun Desa
Meutya Hafid Dorong KPI Adaptif Hadapi Era Streaming
Jelang Aksi di DPR, Polda Metro Jaya Pastikan Jakarta Tetap Aman

Berita Terkait

Friday, 28 August 2026 - 14:39 WIB

Bencana NTT, Pemerintah Diminta Gercep

Friday, 28 August 2026 - 13:12 WIB

PANRB Gelar Forum Koordinasi RB Nasional 2026

Friday, 28 August 2026 - 01:27 WIB

Dasco Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026

Thursday, 27 August 2026 - 17:02 WIB

Penuhi Kebutuhan MCK, Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air Bersih untuk Warga Banjar

Thursday, 27 August 2026 - 12:43 WIB

Cari Rumah Makin Gampang Bareng BTN di Danantara Housing Expo 2026

Berita Terbaru

Hukum

Operasi ODOL Digelar, 46 Truk Diperiksa, 12 Kena Tilang

Friday, 28 Aug 2026 - 15:30 WIB