Indonesia Tegaskan Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Tuesday, 3 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujarnya.

Menlu menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.

“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.

Selanjutnya, Menlu menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.

“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa lawatan luar negeri Kepala Negara pada bulan November lalu memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat. Di samping itu, pada lawatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerja sama ekonomi global.

“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ucap Hasan Nasbi.

See also  Kementerian PUPR Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 dan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19

Berita Terkait

Prabowo Sambangi Warga Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak
Pemerintah dan Jasa Marga Cek Kesiapan Hadapi Puncak Arus Balik
Antisipasi 143,9 Juta Perjalanan, Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Menhub Ingatkan Pemudik Hindari Puncak Arus Balik 24, 28, dan 29 Maret
Monas Dipadati 13 Ribu Pengunjung di H+1 Lebaran
Sinergi Pemerintah–Hutama Karya, Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Aceh Tamiang saat Lebaran
Kementerian PU Siapkan 1.461 Unit DRU untuk Respon Cepat Gangguan Infrastruktur Selama Mudik Lebaran 2026
Kementerian PU Perkuat Layanan Mudik Ramah Lingkungan, 189 SPKLU Tersedia di Rest Area Jalan Tol

Berita Terkait

Thursday, 26 March 2026 - 23:21 WIB

Prabowo Sambangi Warga Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak

Thursday, 26 March 2026 - 11:59 WIB

Pemerintah dan Jasa Marga Cek Kesiapan Hadapi Puncak Arus Balik

Tuesday, 24 March 2026 - 12:20 WIB

Antisipasi 143,9 Juta Perjalanan, Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Monday, 23 March 2026 - 13:54 WIB

Menhub Ingatkan Pemudik Hindari Puncak Arus Balik 24, 28, dan 29 Maret

Sunday, 22 March 2026 - 23:34 WIB

Monas Dipadati 13 Ribu Pengunjung di H+1 Lebaran

Berita Terbaru

foto ist

Berita Terbaru

Prabowo Sambangi Warga Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak

Thursday, 26 Mar 2026 - 23:21 WIB

Berita Utama

2,1 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek, Diskon Tol 30% Kembali Berlaku

Thursday, 26 Mar 2026 - 17:01 WIB