Sambangi Parlemen Mesir, BKSAP DPR Usulkan Bebas Visa dan Kemudahan Visa Pelajar ke Al Azhar

Thursday, 19 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com– Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR melakukan kunjungan ke Mesir, Selasa (17/12), untuk bertemu dengan Parlemen Mesir, Universitas Al Azhar, KBRI dan para mahasiswa.

“Kami ke sini untuk menyampaikan bahwa DPR pada Juni 2025 akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau forum parlemen OKI. Kita ingin delegasi Parlemen Mesir menghadiri momen strategis tersebut,” ujar Mardani saat mengawali dialognya dengan Ketua Komisi Luar DPR Mesir, Karim Abdel Karim Darwish.

Lebih lanjut, politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa Mesir merupakan negara sangat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, sambung dia, Delegasi DPR ke Parlemen Mesir merupakan delegasi besar yang terdiri dari 15 anggota DPR yang mewakili semua partai politik di DPR.

“Kita ingin menunjukkan bahwa DPR sepenuhnya mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara,” jelas dia.

Pada sisi lain, legislator Komisi II tersebut menekankan bahwa tahun 2024 menandai tahun ke-77 hubungan bilateral kedua negara dan Mesir termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ia juga menyebutkan bahwa hubungan informal kedua lebih dari 300 tahun dengan Al Azhar telah melahirkan banyak tokoh dan bapak pendiri Indonesia. “Saat ini ada sekitar 15 ribu mahasiswa Indonesia mengambil manfaat dari dari Al Azhar,” imbuh dia.

Lebih lanjut, pria berdarah Betawi tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Mesir terkait kerja samanya dengan Indonesia dalam konteks bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Kedua pihak menekankan bahwa bantuan tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

Pada sisi lain Mardani meminta Parlemen Mesir agar kedua negara memberlakukan bebas visa secara resiprokal. “Kita mengusulkan ke depan kedua negara menyepakati bebas visa minimal 30 hari. Ini dapat melipatgandakan hubungan dagang dan pariwisata serta budaya kedua negara,” jelas dia.

See also  Perlawanan Politik Ruslan Buton

Mardani juga meminta Parlemen Mesir memberikan kemudahan visa bagi pelajar Indonesia yang akan belajar di Mesir termasuk di Al Azhar.

“Kami meminta Mesir memberikan visa belajar langsung di Indonesia seperti kepada pelajar Malaysia. Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa lebih membutuhkan Al Azhar daripada Malaysia yang berpenduduk sekitar 28 juta,” pungkas dia.

Untuk diketahui, Ketua Komisi Luar Negeri DPR Mesir berjanji akan menyampaikan gagasan bebas visa dan visa studi bagi pelajar Indonesia.

Berita Terkait

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah
Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur
Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani
Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur
Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna
BNI Jalankan Aksi Korporasi Terukur, Fundamental Bisnis Tetap Solid
Keminveshil-Kemenhub Jajaki Investasi Terminal Purabaya dan Betan Subing

Berita Terkait

Friday, 23 October 2026 - 18:24 WIB

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah

Friday, 23 October 2026 - 18:15 WIB

Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman

Friday, 23 October 2026 - 14:08 WIB

Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur

Thursday, 22 October 2026 - 15:25 WIB

Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani

Thursday, 22 October 2026 - 15:21 WIB

Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur

Berita Terbaru