DKI Tegaskan Lay Bay di Stasiun Dibangun untuk Kurangi Kemacetan

Sunday, 2 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus berkomitmen mewujudkan ketertiban umum dalam berlalu lintas demi kenyamanan warga, termasuk dalam hal pengaturan di sekitar tempat pemberhentian transportasi umum, seperti stasiun MRT.

Untuk mengatur alur drop off penumpang, fasilitas lay bay dibuat agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Lay bay disediakan sebagai tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang akan menurunkan penumpang. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti saat kondisi sibuk pada pagi dan sore hari, lay bay berpotensi mengalami over capacity karena volume kendaraan berlebih atau berhenti cukup lama yang memicu antrean panjang. Seperti antrean di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Selasa (25/2) pagi. Hal ini terjadi akibat volume kendaraan yang padat di area lay bay. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menerangkan, saat itu Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno harus turun lebih cepat dari mobil karena antrean panjang yang sudah terjadi sebelum ia dan rombongan tiba.

“Tidak ada pengondisian untuk mengosongkan jalur antrean. Melihat antrean yang cukup panjang, Pak Wagub langsung turun agar lebih cepat menaiki MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Kemudian, mobil rangkaian yang membawa Wagub Rano dan rombongan diarahkan langsung bergerak menuju Balai Kota,” terang Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (1/3).

Meski demikian, Syafrin menerangkan, pihaknya akan terus berkoordinasi terkait kegiatan pengawalan di tempat umum dengan tetap memprioritaskan kenyamanan publik.

“Tentunya ini jadi bahan evaluasi bagi kami bersama semua pihak untuk mengatur aspek teknis dalam pengawalan maupun setelahnya agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Karena ini merupakan fasilitas publik, tentu publik pula yang harus jadi prioritas,” tegasnya.

See also  BULD DPD RI: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Antara Desa dan Sektor Belum Optimal

Berita Terkait

Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta
DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun
UMKM Jakarta Bidik Pasar Global di ISEF 2026, Potensi Bisnis Capai Rp4,4 Miliar
Pramono Dorong Kolaborasi Global untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Pemprov DKI Usulkan Modal Dasar Bank Jakarta Naik Jadi Rp26 Triliun
31 Bangunan Terdampak, Warga Kapuk Mulai Angkat Kaki
Blok M Direvitalisasi, Ditargetkan Rampung 2029

Berita Terkait

Friday, 30 October 2026 - 17:55 WIB

Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol

Thursday, 22 October 2026 - 13:04 WIB

Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta

Tuesday, 20 October 2026 - 10:59 WIB

DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun

Saturday, 17 October 2026 - 18:14 WIB

UMKM Jakarta Bidik Pasar Global di ISEF 2026, Potensi Bisnis Capai Rp4,4 Miliar

Tuesday, 13 October 2026 - 16:08 WIB

Pramono Dorong Kolaborasi Global untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Telkom Raih “SOE In-House of The Year” di ALB Indonesia Law Awards 2026

Friday, 30 Oct 2026 - 18:33 WIB

Megapolitan

Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol

Friday, 30 Oct 2026 - 17:55 WIB