DAELPOS.com – Pemerintah memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi dan menyukseskan arus mudi dalam perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H di tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa lintas kementerian dan lembaga telah berkoordinasi dalam rapat untuk memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat selama mudik dan Lebaran.
“Dalam rapat tadi dibahas kesiapan seluruh kementerian dan lembaga terhadap beberapa aspek utama, mulai dari pengamanan, transportasi, logistik bahan pokok dan BBM, hingga kesiapan menghadapi potensi bencana,” ujar Budi usai Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2025 di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Polri, Senin, 10/3/2025.
BG menjelaskan bahwa dalam menghadapi arus mudik nanti, pemerintah akan mengerahkan total 164.268 personel gabungan dari TNI dan Polri.
“Yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga yang mengisi pada 2.864 pos pengamanan dan titik-titik lainnya,” jelasnya.
Selain itu, kata BG, pemerintah juga menyiapkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi dari segala lini, baik darat, udara dan laut. Pemerintah juga menyiapkan bahan pokok dan juga BBM selama arus mudik dan lebaran.
Sedangkan untuk kesiapan tanggap bencana, kata dia, pemerintah yang diwakili oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) akan mendirikan satuan tugas tanggap bencana dan memprediksi bencana selama arus mudik.
Ia menjelaskan bahwa kesiapan ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat.
“Hal lainnya yang perlu disampaikan, rapat kali ini sebagaimana perintah bapak presiden untuk memastikan negara hadir di masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar, aman, dan nyaman,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Respons Cepat guna menangani potensi gangguan keamanan, bencana, atau kendala lain yang dapat menghambat kelancaran mudik.
“Sebagaimana perintah presiden, negara harus hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat agar dapat mudik dengan lancar,” tegas BG.*
