Sultan Minta Pemerintah Kembali Berikan Subsidi Pupuk Kepada Petani Kelapa Sawit Mandiri

Sunday, 23 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian pertanian untuk kembali menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan penerima subsidi pupuk.

Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti aspirasi para petani sawit mandiri saat melakukan kunjungan kerja reses di Desa Kembang Mumpo kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada Minggu (23/03).

“Sawit adalah komoditas perkebunan ungglan yang perlu dikembangkan secara intensif. Terdapat hampir 7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu.

Ketua DPD RI ke-6 itu berharap permen pertanian terkait pupuk subsidi dapat dievaluasi untuk memberikan rasa keadilan bagi ratusan ribu masyarakat petani kelapa sawit di daerah.

“Penghapusan komoditas kelapa sawit dalam peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 cukup memberatkan petani sawit mandiri. Terutama bagi petani dengan luas lahan di bawah 1-3 hektar”, tegasnya.

Seperti diketahui, kelapa sawit tidak termasuk dalam 9 komoditas yang diberikan insentif subsidi pupuk dalam peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.

Selain itu, kata Sultan, penghapusan subsidi pupuk juga sangat berpengaruh pada penurunan produktivitas dan nilai tukar petani sawit. Tak heran jika rata-rata Produktivitas sawit kita kurang dari 4 ton per hektare, kalah dibandingkan Malaysia.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada pelaku industri kelapa sawit secara menyeluruh khususnya petani sawit swadaya. Tidak hanya pada produktivitas, tapi juga soal riset, promosi, tata kelola, hilirisasi, dan pengolahan sawit dalam satu atap”, tutupnya.

See also  Pertamina Sumbang 1.000 Masker untuk Jaga Provinsi Babel Zona Hijau

Berita Terkait

“Resentralisasi Menjauhkan Peran Daerah Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”
Menteri Rini: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Harus Berintegritas dan Dapat Bersinergi
Pagu Indikatif Ditetapkan, Wamen Viva Yoga: Kita Maksimalkan Sesuai Target dan Sasaran Program Kementrans
BKSAP Dorong Solidaritas Nyata melalui Indonesia-Palestine Friendship Society
Jasa Marga Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL di Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci
Perjalanan 6 Dekade, Telkom Siap Wujudkan Indonesia Digital
Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional
Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat

Berita Terkait

Friday, 11 July 2025 - 13:10 WIB

“Resentralisasi Menjauhkan Peran Daerah Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”

Friday, 11 July 2025 - 06:59 WIB

Menteri Rini: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Harus Berintegritas dan Dapat Bersinergi

Friday, 11 July 2025 - 06:53 WIB

Pagu Indikatif Ditetapkan, Wamen Viva Yoga: Kita Maksimalkan Sesuai Target dan Sasaran Program Kementrans

Thursday, 10 July 2025 - 17:26 WIB

BKSAP Dorong Solidaritas Nyata melalui Indonesia-Palestine Friendship Society

Thursday, 10 July 2025 - 15:18 WIB

Jasa Marga Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL di Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Jasa Marga Pastikan Tol Solo-Yogya-NYIA: Prambanan-Purwomartani Tepat Waktu

Saturday, 12 Jul 2025 - 11:10 WIB