daelpos.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta mengukuhkan Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025–2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Pelantikan ini disebut sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat layanan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Dalam sambutannya, Pramono menekankan peran penting Posyandu sebagai mitra pemerintah dalam menangani persoalan kesehatan mendasar seperti stunting dan tuberkulosis (TBC).
“Posyandu mempunyai tugas yang sangat mulia. Kami ingin Posyandu ikut berperan aktif dalam penanganan stunting, TBC, dan persoalan kesehatan lainnya. Ini harus kita kerjakan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Posyandu,” ujar Pramono.
Ia berharap Posyandu tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga hadir secara konkret di lapangan, terutama untuk mendukung target penurunan angka stunting pada tahun mendatang.
Menurut Pramono, pelantikan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia menyebut, selama hampir satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno, Pemprov DKI memprioritaskan pembangunan yang bersifat fundamental, yakni pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Pramono juga menyinggung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
“Seluruh warga Jakarta tanpa kecuali harus mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas. Itu adalah fondasi utama pembangunan Jakarta ke depan,” kata dia.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025–2030, Hani Pramono, menyatakan komitmennya untuk mentransformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Hani, Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pusat pembelajaran keluarga sehat, pemantauan tumbuh kembang anak, sekaligus pusat gerakan hidup sehat masyarakat yang terintegrasi.
“Saya mengajak seluruh kader untuk menyatukan visi, menjaga kekompakan, dan meningkatkan kapasitas profesionalitas agar manfaat Posyandu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyebut momentum pelantikan ini menandai penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak implementasi enam bidang SPM.
“Kader Posyandu adalah garda terdepan. Kami mendorong penggunaan data yang akurat dan pelaporan berkala sebagai dasar intervensi kebijakan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat Jakarta,” kata Dwi.
Dalam acara tersebut juga dibacakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai susunan Tim Pembina Posyandu masa bakti 2025–2030 tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Pelantikan ini diharapkan menjadi pijakan baru bagi penguatan layanan dasar yang lebih merata dan berkelanjutan di Ibu Kota.
