daelpos.com – Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5, sebuah inisiatif internasional untuk mempercepat pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, interoperabel, dan berpusat pada masyarakat.
Langkah tersebut ditegaskan sebagai komitmen Indonesia dalam menghadirkan transformasi digital yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun pemerintah, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
“Saat ini pemerintah di berbagai belahan dunia semakin digital. Namun ada satu pertanyaan penting, apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari transformasi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari?” ujar Rini dalam OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan.
Menurutnya, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ketika layanan publik menjadi lebih mudah diakses dan birokrasi tidak lagi berbelit.
“Bagi Indonesia, DPI bukan sekadar tentang menghubungkan sistem. DPI adalah tentang memastikan pemerintah menjadi lebih responsif, lebih terintegrasi, dan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memandang DPI sebagai fondasi penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mengurangi kesenjangan layanan publik.
Saat ini, Indonesia terus mengembangkan berbagai komponen strategis DPI, mulai dari Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah, implementasi Satu Data Indonesia, hingga sistem pembayaran digital seperti QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Pemerintah juga mengembangkan portal layanan terpadu INAku sebagai pintu masuk layanan pemerintah digital yang terintegrasi dan berpusat pada masyarakat.
Hingga 19 Mei 2026, jumlah pengguna IKD tercatat mencapai 19,35 juta pengguna. Ke depan, sistem tersebut akan diperkuat dengan teknologi pengenalan wajah dan liveness detection dengan target menjangkau sekitar 50 juta pengguna.
Sementara itu, interoperabilitas layanan pemerintah hingga April 2026 telah menghubungkan 447 instansi.
Di sektor pembayaran digital, QRIS mencatat lebih dari 10,33 miliar transaksi dengan dukungan lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta merchant di seluruh Indonesia, mayoritas berasal dari kalangan UMKM.
QRIS juga telah terhubung lintas negara dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok.
Indonesia juga mulai menerapkan transformasi perlindungan sosial berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi. Melalui integrasi identitas digital dan verifikasi biometrik, proses verifikasi penerima bantuan yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit hingga beberapa jam.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan, partisipasi Indonesia dalam kampanye 50-in-5 menunjukkan keseriusan pemerintah membangun ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya.
“Partisipasi Indonesia dalam kampanye 50-in-5 mencerminkan keyakinan bahwa masa depan pemerintahan digital tidak ditentukan oleh seberapa banyak aplikasi yang dibangun pemerintah, melainkan oleh seberapa besar pemerintah mampu menghadirkan makna dan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” katanya.
Indonesia juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali sebagai wadah kolaborasi internasional dan pertukaran praktik terbaik pembangunan infrastruktur publik digital.
