daelpos.com – Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi (NR) PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melakukan kunjungan kerja ke PLTU Bolok di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau langsung kondisi operasional pembangkit serta kesiapan pasokan energi primer dan biomassa. Kunjungan yang dipimpin Komisaris Utama PLN EPI Nikson Silalahi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris sekaligus mendukung evaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan dalam menjaga keandalan rantai pasok energi primer di wilayah NTT.
PLTU Bolok berkapasitas 2 x 16,5 megawatt (MW) merupakan salah satu pembangkit yang menopang kebutuhan listrik di Pulau Timor. Pembangkit yang telah beroperasi sejak 2013 tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem kelistrikan NTT sekaligus mengurangi ketergantungan pembangkit terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Dalam kunjungan tersebut, Dewan Komisaris dan Komite NR PLN EPI memperoleh pemaparan mengenai kondisi operasional PLTU Bolok yang dikelola PT PLN Nusantara Power Services, termasuk kebutuhan dan kondisi pasokan energi primer, pengelolaan persediaan bahan bakar, hingga pemanfaatan biomassa untuk mendukung program co-firing.
Komisaris Utama PLN EPI Nikson Silalahi mengatakan kunjungan lapangan menjadi penting bagi Dewan Komisaris untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai implementasi kebijakan perusahaan, khususnya dalam memastikan pasokan energi primer dapat mendukung operasional pembangkit secara andal.
“Keandalan pembangkit tidak dapat dipisahkan dari kesiapan energi primernya. Melalui kunjungan ini, kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, mulai dari kesiapan pasokan, pengelolaan persediaan hingga pemanfaatan biomassa, sehingga dapat menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan kebijakan strategis perusahaan,” kata Nikson.
Menurut Nikson, karakteristik geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari wilayah kepulauan membutuhkan pengelolaan rantai pasok energi primer yang adaptif. Aspek ketersediaan sumber, moda transportasi, kondisi cuaca, kesiapan fasilitas penerimaan hingga kecukupan persediaan perlu dikelola secara terintegrasi untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.
“NTT memiliki tantangan logistik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Karena itu, pengamanan pasokan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan berbagai risiko agar energi primer dapat tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit,” ujarnya.
Selain memastikan kesiapan pasokan energi primer, kunjungan juga meninjau implementasi pemanfaatan biomassa sebagai substitusi sebagian batu bara melalui program cofiring. Program tersebut menjadi bagian dari upaya PLN Group meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik sekaligus mendukung agenda transisi energi.
Dewan Komisaris mendorong agar pengembangan biomassa tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangkit, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pasokan dan potensi sumber daya lokal. Pengembangan rantai pasok yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha daerah berpotensi menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pembangkit.
“Kita ingin pemanfaatan biomassa tidak hanya memberikan manfaat dari sisi energi, tetapi juga mampu membangun ekosistem yang memberikan nilai tambah bagi daerah. Potensi lokal perlu terus dipetakan sehingga rantai pasok biomassa dapat tumbuh secara berkelanjutan dan pada saat yang sama memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nikson.
Bagi PLN EPI, menjaga terang hingga wilayah kepulauan dimulai dari memastikan setiap pembangkit memperoleh energi primer secara tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu. Melalui pengawasan yang kuat dan rantai pasok yang semakin adaptif, PLN EPI terus memperkuat fondasi ketahanan energi untuk menjaga keandalan listrik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
