Potensi Masalah Pemilu 2024, Bawaslu Singgung Kesulitan Pemilih Dengan Banyak Surat Suara

Friday, 15 March 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Abhan menjadi pembicara dalam webinar dengan tema Membedah Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024, Realistis atau Pragmatis?, Rabu (15/9/2021)/foto: tangkapan layar zoom

Ketua Bawaslu Abhan menjadi pembicara dalam webinar dengan tema Membedah Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024, Realistis atau Pragmatis?, Rabu (15/9/2021)/foto: tangkapan layar zoom

DAELPOS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan potensi-potensi masalah Pemilu serentak 2024. Salah satunya mengenai kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyak surat suara pada Pemilu 2024.

“Kita melihat contohnya pada Pemilu 2019 berkaitan dengan banyaknya surat suara. Hal itu kemungkinan juga akan kita hadapi, apalagi tahun 2024 dilaksanakan juga pilkada meski bulannya berbeda,” kata Abhan dalam diskusi dengan tema Membedah Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024, Realistis atau Pragmatis?, Rabu (15/9/2021).

Potensi masalah lainnya yang disebutkan Abhan yakni pelaksanaan pemilu atau pilkada serentak 2024 masih dilaksanakan ditengah Covid-19. “Karena pelaksaan pemilu dan  Pilkada 2024 dilaksanakan di tengah pandemi maka kami dalam menyusun anggaran juga memperhatikan soal APD untuk seluruh pengawas pemilu,” kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu itu.

Hal lain yakni adanya perbedaan pengaturan penegakan hukum yang berbeda antara undang-undang pemilu dan Pemilihan. Abhan menilai masalah tersebut dapat membingungkan pencari keadilan. Lalu, soal tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara di tingkat TPS.

“Ini dapat berdampak pada keengganan masyarakat untuk menjadi penyelengara,” ujarnya.

Potensi masalah lain, lanjut Abhan, adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara pemilu dan pilkada dan ini akan mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah.

Terakhir, kata dia, pemutakhiran data pemilih dan soal penyelenggara ad hoc juga berpotensi menjadi masalah. “Pengalaman 2019 semoga tidak terjadi lagi adanya DPT hasil perbaikan sampai tiga kali, semoga ini tidak terjadi lagi. Tentu ini harus ada akses keterbukaan data pemilih,” tandas Abhan.

See also  Kunjungan Nadiem ke PBNU Hanya untuk Mencari Suaka Politik

Berita Terkait

Aktifkan Kembali Partai Patriot
Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan
Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.
Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang
Operasi Intelijen Asing di Balik Kerusuhan Demo DPR
Bersama AHY, Wamen Viva Yoga Lepas Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi
Pimpinan MPR Unsur DPD Laporkan Hasil Kinerja Tahunan ke Sidang Paripurna

Berita Terkait

Monday, 27 October 2025 - 16:43 WIB

Aktifkan Kembali Partai Patriot

Monday, 29 September 2025 - 17:23 WIB

Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat

Saturday, 13 September 2025 - 16:34 WIB

Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan

Wednesday, 3 September 2025 - 09:30 WIB

Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.

Monday, 1 September 2025 - 20:59 WIB

Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang

Berita Terbaru