DAELPOS.com – Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menerima kunjungan dari rombongan komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan di Gd. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jl. S. Parman Jakarta Barat. Senin (24/06).
Dalam sambutannya Budi selaku tuan rumah merasa terhormat dan bangga atas kunjungan pada hari ini, artinya rekan-rekan dari DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi A sangat peduli terhadap kami terutama pada layanan Administrasi kependudukan. Pendampingan, support dan sinergitas selama ini diberikan atas berbagai macam program kami lakukan, salah satunya seperti penataan dan penertiban administrasi kependudukan di DKI Jakarta sangat terbantu dari DPRD khususnya Komisi A.
Kunjungan kerja komisi A kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak hanya secara seremonial semata, namun kepada perhatian mendalam sebagai pembentuk regulasi, anggaran dan pengawasan daerah. Paparan dan laporan oleh Kadis Dukcapil mulai dari jumlah pegawai, sarana dan prasarana hingga efektifitas layanan salama ini yang dilakukan oleh petugas di garis terdepan layanan pubik telah menjadi perhatian bagi rekan-rekan Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Dalam paparannya Budi selaku Kadis mengungkapkan, Layanan public yang dilakukan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus bergerak secara dinamis mengikuti trend dan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga alhamdulillah Dukcapil DKI Jakarta menjadi barometer serta rujukan atas kemajuan layanan dukcapil di beberapa daerah di Indonoesia, khususnya Jabodetabek.
Ketua komisi A Mujiono, berkomentar atas Gedung dan fasilitas yang ada di Dukcapil karena sangat terbatas namun layanan tetap berjalan dengan baik. Saat ini kekurangan pegawai dilingkungan Dukcapil hingga mencapai 421 lebih, ini tidak boleh lama dibiarkan. Untuk pengadaan CPNS tahun 2025 perlu diakomodir berkoordinasi dengan BKD. Termasuk layanan online saat ini perlu dibuat lebih ringkas.
Sedangkan wakil ketua inggard Joshua memberikan tanggapan bahwa data kependudukan yang dimiliki oleh disdukcapil perlu dimanfaatkan dengan baik. Program dan perencanaan pembangunan saat ini belum memanfaatkan dengan baik atas data base kependudukan. APBD DKI Jakarta sepatutnya hanya untuk pemanfaatan kepada warga Jakarta, jangan lagi kita tidak memberikan yang menjadi haknya warga Jakarta. Kami komisi A mendukung penuh dalam program Pj GUbernur untuk penataan dan penertiban sesuai domisili karena dana sosial DKI sebesar 30% jangan sampai salah sasaran karena ini amanah dari rakyat.
Secara umum apresiasi diberikan oleh rombongan kunker Komisi A DPRD DKI Jakarta. Namun dalam diskusi terdapat sanggahan terkait problematika di lapangan atas program penataan dan penertiban administrasi kependudukan sesuai domisili di tingkat kelurahan. Dukcapil harus segera menyampaikan informasi yang akurat atas NIK warga yang terkena dampak penonaktifan, jangan sampai mengorbankan hak sipil warga DKI.
Sebagai penutup, ketua rombongan kunker (Mujiono), berpesan Pemerintah harus tegas, kita harus menjaga amanah warga Jakarta agar APBD dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Saat ini anggaran belanja untuk bantuan sosial mencapai 30% dan ini tidak baik untuk postur belanja daerah. Untuk menjadi kota Global sudah saatnya Jakarta dapat memanfaatkan data kependudukan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk didalamnya.
