Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Prioritas Pembangunan

Monday, 30 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon / Foto Istimewa

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai ekonomi global saat ini tengah mengalami resesi sehingga perlu ada peninjauan ulang terkait program prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, setelah tahun lalu bisa tumbuh 3,6 persen, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan hanya akan menyentuh angka 3,0 persen saja. Hal ini terjadi karena lesunya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, yang diproyeksikan hanya akan tumbuh sekira 1,7 persen saja tahun ini dan tahun depan.

“Membaca proyeksi tersebut, tentunya sulit menyangkal bahwa resesi ekonomi global tengah menghadang di depan mata. Dan gelombang resesi tersebut pasti akan berimbas pada perekonomian Indonesia,” ujar Fadli Zon dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat, (27/12/2019)

Fadli juga menganalisa bahwa perlambatan juga terjadi di bidang investasi. Tahun ini investasi di Indonesia mengalami perlambatan signifikan. Di kuartal ketiga 2019, investasi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,21 persen, padahal pada kuartal sebelumnya masih tumbuh 5,01 persen.

“Meski demikian, gelombang resesi memang seolah belum terasa. Hal ini terjadi salah satunya karena saat ini kita masih menikmati stabilitas semu nilai tukar Rupiah. Saya sebut sebagai stabilitas semu, karena stabilitas Rupiah yang terjadi saat ini sebenarnya bertumpu pada derasnya hot money, atau aliran dana-dana jangka pendek, bukan oleh kuatnya fundamental ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah menurut Fadli harus lebih waspada, telebih target-target pembangunan yang tak masuk akal sebaiknya disesuaikan kembali dengan situasi ekonomi dan kemampuan keuangan Pemerintah.

“Sebab, tanpa target dan orientasi yang jelas, kegiatan pembangunan hanya akan menguapkan anggaran belaka, tapi tak akan memberikan efek pengganda yang berarti. Saya tak terkejut, misalnya, mendapati kenyataan perguliran Dana Desa dalam empat tahun terakhir ternyata tidak berimbas banyak terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan,” tuturnya.

See also  Novita Wijayanti Sampaikan Duka atas Kecelakaan KA Turangga-KA Bandung Raya

Pemerintah dinilai juga harus menyadari kemampuan keuangan yang sebenarnya terbatas. Apalagi, realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Hal ini tentu akan berdampak pada pelebaran defisit dan menurunnya kemampuan Pemerintah dalam menstimulus perekonomian. Sebagai gambaran, saat ini defisit anggaran terhadap PDB sudah mencapai 2,3 persen, padahal target defisit APBN 2019 hanya 1,84 persen terhadap PDB.

“Jika Pemerintah tak bisa merasionalkan agenda prioritas pembangunan, risikonya adalah jumlah utang kita akan terus membengkak. Padahal, saat ini pembayaran bunga utang telah memberikan tekanan yang besar bagi APBN kita. Porsinya juga terus-menerus meningkat,” pungkasnya. 

Berita Terkait

Pekerja SR Janji Bekerja Maksimal, Menteri Dody Pastikan Bangunan Fungsional Juli 2026
Di Komisi V, Mendes Yandri Paparkan BUMDesa dan Desa Ekspor
Paralympic Training Center Siap Cetak Atlet Difabel Kelas Dunia
Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia
Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah
Hutama Karya dan Bappenas Perkuat Sinergi Konektivitas Sumatra Barat
Sekolah Berasrama untuk Anak Maluku Utara Disiapkan di Halmahera
Latsarmil Komcad Perkuat Mental dan Integritas ASN

Berita Terkait

Monday, 15 June 2026 - 00:22 WIB

Pekerja SR Janji Bekerja Maksimal, Menteri Dody Pastikan Bangunan Fungsional Juli 2026

Thursday, 11 June 2026 - 00:00 WIB

Di Komisi V, Mendes Yandri Paparkan BUMDesa dan Desa Ekspor

Tuesday, 9 June 2026 - 18:06 WIB

Paralympic Training Center Siap Cetak Atlet Difabel Kelas Dunia

Tuesday, 9 June 2026 - 00:31 WIB

Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia

Tuesday, 9 June 2026 - 00:29 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

HUT DKI, Pramono Gratiskan Transportasi dan Tempat Wisata

Monday, 15 Jun 2026 - 10:30 WIB