Transformasi Digital Perkuat Implementasi MPP

Saturday, 14 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Transformasi digital semakin dipercepat oleh pemerintah termasuk dalam sektor pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini dilakukan untuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk mewujudkannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berpesan agar pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam optimalisasi penyelenggaraan MPP sehingga lebih berdampak sesuai pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan MPP agar semua layanan yang diberikan dapat berjalan dengan cepat, mudah, ramah, profesional, dan berintegritas untuk mencapai kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan,” ujarnya saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Implementasi MPP dan Peresmian MPP Tahun 2024, secara hibrida, Kamis (12/12).

Lebih lanjut, Menteri Rini menjelaskan MPP merupakan sistem pelayanan publik terpadu yang kedepannya diproyeksikan dapat diimplementasikan secara menyeluruh untuk dinikmati kapan saja dan dimana saja. Ini dilakukan melalui integrasi transformasi digital yang saat ini telah berlangsung dan terus dikembangkan melalui MPP Digital dengan pemanfaatan teknologi informasi (electronic services).

Transformasi digital menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam mewujudkannya, akselerasi pengembangan MPP Digital terus didorong, begitu pula dengan kehadiran MPP fisik yang dituntut lebih adaptif guna mengakomodir upaya terciptanya tata kelola pemerintahan yang berfokus pada kebutuhan manusia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo menyampaikan sejumlah masukan yang dapat menjadi perbaikan dalam implementasi penguatan MPP fisik dan digital. Kedepannya, konsep penyelenggaraan MPP perlu dilakukan rekonstruksi, salah satunya dengan melakukan percepatan revisi Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang perlu disesuaikan dengan menambahkan aturan terkait penyelenggaraan MPP Digital.

See also  Menteri LHK, Siti Nurbaya Ajak Siswa Sekolah Jaga Alam dan Lingkungan

Lebih lanjut, kolaborasi antar instansi terutama dari Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus terus didorong untuk terwujudnya penguatan implementasi transformasi MPP fisik ke digital.

Selaras dengan hal itu, Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan proses integrasi platform pelayanan MPP fisik ke digital dituntut agar tetap relevan. MPP fisik akan terus hadir untuk melayani masyarakat yang tidak memiliki akses atau kompetensi pada bidang IT. Sementara MPP digital akan terus dikembangkan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih fleksibel.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menjelaskan proses integrasi platform pelayanan MPP fisik ke digital perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ketika layanan digital diterapkan, instansi pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan kualitas layanan, tetapi juga harus menjamin pelayanan publik yang inklusif.

“Dalam mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal, termasuk kelompok rentan yang inklusif harus dijamin agar tetap bisa mengakses pelayanan,” ungkap Otok.

Berita Terkait

Rupiah Tembus Rp 16.000 per Dolar AS, Meski BI Lakukan 3 Intervensi
Zulhas Tegaskan Bakal Setop Impor Pangan di Tahun 2025
Wujudkan Program Tiga Juta Rumah, Menteri ATR/BPN Beri Kemudahan Layanan
PLN Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Trauma Healing Bagi Korban Bencana di Sukabumi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Raih Penghargaan CNBC Indonesia Awards 2024
KAI Amankan Barang Tertinggal Senilai Lebih dari 13,2 Miliar Selama Periode Januari –November 2024
Penutupan Masa Sidang, DPD RI Beri Catatan Ke Pemerintah
Urai Kemacetan di Kota Semarang, Prabowo Resmikan Flyover Madukoro

Berita Terkait

Saturday, 14 December 2024 - 19:44 WIB

Rupiah Tembus Rp 16.000 per Dolar AS, Meski BI Lakukan 3 Intervensi

Saturday, 14 December 2024 - 14:26 WIB

Transformasi Digital Perkuat Implementasi MPP

Friday, 13 December 2024 - 19:08 WIB

Zulhas Tegaskan Bakal Setop Impor Pangan di Tahun 2025

Friday, 13 December 2024 - 18:30 WIB

Wujudkan Program Tiga Juta Rumah, Menteri ATR/BPN Beri Kemudahan Layanan

Friday, 13 December 2024 - 16:20 WIB

PLN Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Trauma Healing Bagi Korban Bencana di Sukabumi

Berita Terbaru

Olahraga

Phinisi Hadapi Jenggolo di Final Kejurnas Voli U-19 2024

Saturday, 14 Dec 2024 - 20:40 WIB

Menag Nasaruddin Umar / foto Dok. Kemenag

Berita Terbaru

Menag: Haji Urusan Suci, Harus Suci Pelaksanaannya

Saturday, 14 Dec 2024 - 19:50 WIB

ilustrasi / foto ist

Berita Utama

Rupiah Tembus Rp 16.000 per Dolar AS, Meski BI Lakukan 3 Intervensi

Saturday, 14 Dec 2024 - 19:44 WIB

Ekonomi - Bisnis

Serap 3.500 Pekerja, Rosan Resmikan Fasilitas Produksi SKT Sampoerna

Saturday, 14 Dec 2024 - 16:52 WIB

Olahraga

Yuso Yogyakarta Singkirkan Petrokimia Gresik

Saturday, 14 Dec 2024 - 14:58 WIB