DAELPOS.com – Rencana pemerintah menerapkan semacam zakat profesi 2,5 persen bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) masih menuai banyak kecaman ataupun protes dari komunitas yg sebelumnya dikenal sebagai pegawai negeri. Hingga pertengahan tahun lalu, tak kurang dari Presiden Joko Widodo sampai geregetan mengenai pro dan kontra zakat bagi ASN mulai dari gagasan, sistem hingga mekanisme operasionalnya. Presiden Jokowi menyatakan:”Usul dari Pak Ketua Baznas lalu Pak Menteri Agama, apakah sudah waktunya untuk dibuatkan perpres bagi ASN buat membayar zakat. Kalau dianggap sudah perlu, ya dorong ke meja saya. Tergantung Pak Menag”.
Menanggapi respon
Presiden Jokowi tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Jafar menyatakan, pemerintah tampak maju-mundur
atau terkesan belum yakin dengan rencana kewajiban agar para ASN membayar zakat
2,5 persen. Di sisi lain, ternyata masih banyak kalangan ASN yang melontarkan keberatan atau protes terhadap
rencana kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) tersebut. Rencana kewajiban zakat bagi ASN itu, sejauh ini kabarnya
masuk tahap penyusunan Perpres. “Pemerintah harus benar-benar mendengarkan
sejumlah keberatan dari teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Jangan sampai
mereka menjadi terpaksa karena sempat tersebar info, mekanisme pengumpulannya
melalui pemotongan gaji bulanan mereka. Tahapan sosialisasi termasuk kriteria
golongan eselon yang diwajibkan, akad zakat, mesti ASN muslim, dasar
kesukarelaan juga harus dilakukan secara terbuka,” tegas Marwan yg mantan
Menteri Desa-PDTT.
Ia menambahkan, konsekuensi lainnya, dengan
mewajibkan pembayaran zakat bagi ASN, maka zakat tidak lagi bersifat opsional
seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, serta mesti sesuai dengan ketentuan syariah. “Banyak juga kalangan
ASN yang menghendaki, mekanismenya bukan dengan pemotongan gaji, tapi kami yang
sukarela menyerahkan zakat profesi dari gaji kami. Itu pun dengan catatan,
kalau nisab atau kriteria minimal penghasilan kami sudah wajib berzakat atau
belum,” tukas Marwan menirukan harapan sebagian ASN.Tidak kalah penting,
ujarnya, gagasan bagi pembayar zakat profesi itu akan dikurangkan terhadap
kewajiban membayar pajak penghasilan sebaiknya tetap dipertimbangkan.
Sumber di Baznas menyebutkan, potensi pengumpulan zakat nasional adalah sebesar Rp 232,9 triliun atau 1,57 persen dari PDB. Sedangkan pengumpulan ZIS (zakat, infaq, sadaqah) yang baru masuk ke Baznas pada 2018 baru mencapai Rp 8,1 triliun. Adapun jumlah pengumpulan ZIS di Indonesia selama 5 tahun terakhir telah tumbuh rata-rata 26,64 persen. Artinya, cara-cara pengumpulan sampai pelaporan kepada para muzakki atau pembayar zakat, wajib pula dilakukan secara transparan karena Baznas akan mengelola dana umat dalam hal ini para ASN yang sangat besar. (SAD)
