daelpos.com – Keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya bergantung pada hasil yang terlihat publik, tetapi juga pada reformasi struktural. Untuk mendukung keberhasilan visi besar tersebut, diperlukan dukungan strategis dari beberapa aspek yang mencakup penataan ulang tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan antar-instansi, penguatan SDM ASN, dan dukungan penganggaran yang tepat sasaran.
“Kompleksitas ini memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi kebijakan, serta manajemen isu strategis. Hanya dengan pendekatan menyeluruh, program pembangunan dapat tercapai secara aktual dan berkelanjutan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Diskusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I LXII Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menteri Rini Widyantini mengatakan bahwa pada program prioritas tersebut Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar membangun program, melainkan sedang membangun peradaban baru yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kelima program tersebut yaitu gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hunian.
“Program ini berkesinambungan yang dilakukan mulai dari makanan yang menyehatkan, disambung dengan kesehatan warga, dilanjutkan oleh pendidikan pembebas kemiskinan, diperkuat oleh ekonomi rakyat, dan disempurnakan dengan rumah yang layak,” kata Menteri Rini
Program prioritas tersebut mencakup makan bergizi gratis bagi 82,9 juta anak sekolah, cek kesehatan gratis untuk 60 juta warga, dan pembangunan 3 juta rumah layak huni. Pemerintah juga menyediakan sekolah rakyat gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Selain itu, penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan.
“Ini adalah wajah baru kehadiran negara untuk memajukan peradaban manusia Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut Menteri Rini mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden juga menekankan arahan strategis dalam pembangunan birokrasi. Birokrasi harus semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan cara mempercepat implementasi kebijakan dan memperkuat koordinasi antar lembaga.
“Beliau juga menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran, agar program pemerintah benar-benar berdampak langsung kepada rakyat. Arahan ini disertai komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran di lingkungan birokrasi.
Dalam hal sumber daya manusia, Presiden juga mendorong penguatan pengelolaan ASN yang disiplin, produktif, dan kompeten sebagai pelayan publik. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga menjadi perhatian utama untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi Pemerintahan bukan sekedar digitalisasi prosedur, melainkan sebuah Transformasi Digital Pemerintahan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang prosedural menuju Digital Government yang berorientasi pada outcome dan value. Fokusnya bukan sekadar efisiensi administratif, tapi pada penciptaan nilai publik, reformasi struktural, integrasi lintas sektor sejak awal, serta penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi layanan terpadu.
“Transformasi digital pemerintah bukan hanya soal teknologi, tapi perubahan menyeluruh untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan relevan,” jelasnya.
Menteri Rini berharap melalui forum PKN ini dapat menjadi kesempatan strategis untuk belajar, berkembang, dan membangun jejaring kolaborasi lintas sektor. Tentunya dengan adanya forum ini akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas kepemimpinan di masa depan.
“Tugas kita ke depan tidak akan mudah, oleh karenanya kita harus terus menyamakan langkah. Peradaban baru hanya dapat terwujud melalui kepemimpinan yang berpola pikir kolaboratif, berorientasi pada dampak, serta mampu menghadapi kompleksitas dengan semangat perubahan untuk mendukung terlaksanya program prioritas Presiden,” tambahnya.
