Menteri ESDM Optimis Indonesia Jadi Pionir Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik

Thursday, 7 August 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

daelpos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia akan menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 GW yang akan menjadi pasar besar bagi industri baterai dalam negeri.

“Huayou sebentar lagi akan jalan dengan Antam dan IBC. Total investasi sekitar 8 miliar USD. Nah, kalau ini semua jadi, kita targetkan 2027 akhir, ini semua sudah jadi. Maka Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (5/8).

Hal tersebut sejalan program Pemerintah dalam menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang, termasuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk hilirisasi dan percepatan pembangunan industri mobil listrik. Tak hanya itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk kelistrikan juga menjadi prioritas yang akan membuka peluang bagi industri baterai dalam negeri.

“Dan kita minta baterai-baterai untuk listrik ini semua harus memakai produk Indonesia. Ini market besar. Dan ini akan mendorong untuk bagaimana ketersediaan listrik bagi Koperasi Merah Putih. Karena kita akan pakai track listrik. Kita akan pakai motor listrik. Dan ini sekaligus untuk mendorong transisi energi dan kedaulatan energi,” tegasnya.

Dengan adanya ekosistem baterai untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat menjadi tujuan utama investasi yang efisien, karena bahan baku hingga ekosistemnya sudah tersedia. “Tidak ada alasan, menurut saya, untuk tidak melakukan investasi yang efisien di negara Indonesia. Marketnya ada, bahan bakunya ada, ekosistemnya sudah ada, energi baru terbarukannya sudah ada,” tutur Bahlil.

See also  Terima Duta Besar Jepang Untuk Indonesia, Menteri Basuki Harapkan Dukungan Nyata Dalam World Water Forum ke-10 2024

Terkait dengan hilirisasi yang menjadi program unggulan Pemerintah, Bahlil menyampaikan bahwa hilirisasi akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan sebesar 8 persen di 2029 mendatang. Hilirisasi juga disebut akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, yang menuju kepada pemerataan kawasan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan negara.

Berita Terkait

Sepuluh Asosiasi Desa Dukung Program MBG dan KDMP
Akses Lembah Anai Telah Dibuka 24 Jam, Progres Penanganan Capai 73% 
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, LaNyalla Serukan Rekonstruksi Total Arsitektur Hukum dan Ekonomi Nasional
Gorontalo Apresiasi BULOG Percepat Penyaluran Bantuan Pangan
Kementerian PU Targetkan 10 Ruas Tol Baru Siap Difungsionalkan Jelang Nataru
Kementerian PU Luncurkan Buku 500 Hari Pembangunan Infrastruktur, Menteri Dody: Bukti Kerja Nyata untuk Rakyat
Perkuat Kelembagaan di Kementerian PU, Menteri Dody Lantik Kepala Biro Hukum, Kepala BPJT dan Staf Khusus Menteri
Pascagempa M6,7 di Sulteng, Kementerian PU Lakukan Pemeriksaan Jembatan dan Kerahkan Alat Berat

Berita Terkait

Tuesday, 23 June 2026 - 18:59 WIB

Sepuluh Asosiasi Desa Dukung Program MBG dan KDMP

Monday, 22 June 2026 - 18:45 WIB

Akses Lembah Anai Telah Dibuka 24 Jam, Progres Penanganan Capai 73% 

Monday, 22 June 2026 - 18:26 WIB

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, LaNyalla Serukan Rekonstruksi Total Arsitektur Hukum dan Ekonomi Nasional

Sunday, 21 June 2026 - 14:10 WIB

Gorontalo Apresiasi BULOG Percepat Penyaluran Bantuan Pangan

Sunday, 21 June 2026 - 13:33 WIB

Kementerian PU Targetkan 10 Ruas Tol Baru Siap Difungsionalkan Jelang Nataru

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:29 WIB

News

DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:12 WIB

News

DPD RI Uji Sahih RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:09 WIB