Keracunan Massal, DPR Minta Evaluasi Total Program MBG

Tuesday, 23 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto Istimewa

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto Istimewa

daelpos.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program yang digagas pemerintah benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” kata Puan saat kepada awak media di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025)

Menurut Puan, evaluasi yang dilakukan harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan. Hal ini mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima. Dengan demikian, akar persoalan bisa ditemukan secara jelas dan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Puan juga menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat penting dan harus dijaga melalui pengawasan yang ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

“Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujarnya.

Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di sejumlah daerah sebelumnya telah memicu keprihatinan publik. Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan menjadi penyebab utama. DPR menegaskan akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong evaluasi menyeluruh sehingga program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi penerima.

See also  Semester Satu 2020, Berikut Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara 79 Triliun

Puan menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyedia layanan makanan. “Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tandasnya.

Berita Terkait

Pemulihan Pascabencana, Kementerian PU Genjot Layanan Air Bersih 5.300 Liter per Detik
Mulai 2026, OJK Buka Data Pemilik Saham
Prabowo Tegur Kepala Daerah Bali soal Sampah
Hutama Karya Grup Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Untuk Korban Banjir dan Longsor di Jawa Barat
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026 Selama 14 Hari
Friderica di Bursa: OJK Perkuat Kendali Pasar
Hutama Karya Perkuat Integrasi Transportasi Lewat Stasiun Glodok–Kota
Kementerian PU Percepat Pemulihan Pertanian Pascabencana di Aceh Utara

Berita Terkait

Tuesday, 3 February 2026 - 19:51 WIB

Pemulihan Pascabencana, Kementerian PU Genjot Layanan Air Bersih 5.300 Liter per Detik

Tuesday, 3 February 2026 - 10:18 WIB

Mulai 2026, OJK Buka Data Pemilik Saham

Tuesday, 3 February 2026 - 10:06 WIB

Prabowo Tegur Kepala Daerah Bali soal Sampah

Monday, 2 February 2026 - 17:40 WIB

Hutama Karya Grup Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Untuk Korban Banjir dan Longsor di Jawa Barat

Monday, 2 February 2026 - 17:01 WIB

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026 Selama 14 Hari

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Olahraga

AVC Cup 2026: Timnas Voli Indonesia Siapkan 32 Pemain

Tuesday, 3 Feb 2026 - 20:35 WIB