daelpos.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih membayangi outlook ekonomi 2026.
Hal tersebut disampaikan Juda dalam keynote speech pada seminar KOMPAK bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Juda, dinamika global saat ini dipenuhi berbagai risiko, mulai dari ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan terhadap nilai tukar dan belanja negara, khususnya subsidi energi.
“Di tengah situasi yang serba tidak pasti tersebut, bagaimana kita mengelola penerimaan fiskal untuk membiayai berbagai belanja yang meningkat, terutama subsidi BBM. Jawabannya bukan keberuntungan, tapi strategi fiskal, termasuk penerimaan negara,” ujarnya.
Untuk itu, Juda memaparkan empat pilar utama dalam pengelolaan penerimaan negara ke depan.
Pertama, penguatan basis penerimaan secara struktural melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor. Langkah ini ditujukan untuk menutup celah penerimaan tanpa membebani wajib pajak patuh.
“Penerimaan yang sehat adalah penerimaan yang tumbuh seiring dengan ekonomi,” tegasnya.
Kedua, penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Juda menekankan pentingnya transformasi digital dalam administrasi perpajakan, termasuk pemanfaatan sistem Coretax dan integrasi data lintas instansi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Di tengah ketidakpastian global, data adalah senjata kita. Digitalisasi juga mempermudah integrasi data antarlembaga untuk menutup kebocoran pajak,” jelasnya.
Ketiga, menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan, kebijakan fiskal harus selaras dengan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing nasional.
“Jika pertumbuhan ekonomi terjaga, penerimaan akan mengikuti secara berkelanjutan. Kuncinya keseimbangan antara fiskal dan ekonomi,” katanya.
Keempat, transformasi sumber daya manusia (SDM). Juda menilai, keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga integritas dan kompetensi aparatur.
“Transformasi sistem tanpa transformasi manusia akan berujung stagnasi. Secanggih apa pun teknologi, jika SDM tidak kompeten dan tidak berintegritas, semuanya akan sia-sia,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas unit dan institusi menjadi kunci agar kebijakan berjalan terintegrasi dan efektif.
“Koordinasi harus diperkuat agar tidak ada silo, dan seluruh elemen bergerak sebagai satu kesatuan,” pungkasnya.
