Terkait Konflik Agama Di India, PKB Minta Pemerintah Ambil Peran Diplomatik

Tuesday, 3 March 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Partai Kebangkita Bangsa (PKB) mendorong pemerintah Indonesia ikut berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di India sesuai amanah konstitusi. Konflik agama yang terjadi di India akibat UU Amandemen Kewarganegaraan menjadi perhatian seluruh negara-negara sahabat, termasuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi, Dewan Pengurus Pusat PKB, Ahmad Iman Syukri saat diwawancarai wartawan di Jakarta pada Minggu, (1/3).

Amandemen UU Kewargaanegaraan di India, kata Ahmad Iman melanggar resolusi Dewan HAM PBB 16/18. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia harus mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan konflik yang mengatasnamakan agama tersebut.

“Jika kategorinya ‘intoleransi, stigmatisasi, diskriminasi dan hasutan kekerasan” atas dasar agama atau kepercayaan maka itu masuk pelanggaran HAM,” ungkap Iman lewat siaran persnya yang diterima Kantor Berita RMOLNetwork, Minggu (1/3).

Indonesia kata Ahmad Iman, berpegang pada komitmen yang dibuat oleh seluruh negara di bawah Piagam PBB untuk memajukan dan mendorong penghormatan umum untuk dan ketaatan terhadap seluruh Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar tanpa pembedaan terhadap, antara lain, agama atau kepercayaan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bisa mengajukan protes dan langkah diplomatik untuk memanggil dubes India untuk mengusulkan mencabut UU Kewarganegaraan yang mendiskriminasikan umat islam.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah diplomatik, agar konflik agama yang diakibatkan oleh  amandemen uu kewarganegaraan di India tidak merembet ke negara-negara yang lain,” terangya.

Dalam UU Kewarganegaraan yang baru, tercatat akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum 2015.

See also  Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Dorong Potensi Perekonomian di Koridor Tol Ngawi - Kertosono

Namun, dalam UU tersebut tak dicantumkan agama Islam. Hal inilah yang menyulut protes warga India. []

Berita Terkait

Kick Off Festival Merah Putih, Wamen Viva Yoga Ajak Rakyat Rayakan HUT Ke-81 RI Dengan Semangat dan Riang Gembira
Mendes Yandri Akan Gandeng New Hope Fintech untuk Berikan Akses Pembiayaan ke BUM Desa
Empat Langkah Pemberdayaan Perempuan untuk Transformasi Digital Inklusif
BNI Dukung Danantara Housing Expo 2026, Perluas Akses KPR
PNBP Jebol Target, Kementerian ESDM Kembali Sabet Opini WTP
Potensi Ekonomi Biru Diburu, KKP Gandeng Tim Ekspedisi Patriot
Tindak Lanjut UU 3/2026, Kementerian PANRB Dukung Optimalisasi SDM LPSK
Ketua KPK Tekankan Integritas sebagai Fondasi Tim Ekspedisi Patriot 2026

Berita Terkait

Monday, 10 August 2026 - 16:49 WIB

Kick Off Festival Merah Putih, Wamen Viva Yoga Ajak Rakyat Rayakan HUT Ke-81 RI Dengan Semangat dan Riang Gembira

Monday, 10 August 2026 - 14:02 WIB

Mendes Yandri Akan Gandeng New Hope Fintech untuk Berikan Akses Pembiayaan ke BUM Desa

Saturday, 8 August 2026 - 10:19 WIB

Empat Langkah Pemberdayaan Perempuan untuk Transformasi Digital Inklusif

Friday, 7 August 2026 - 13:00 WIB

BNI Dukung Danantara Housing Expo 2026, Perluas Akses KPR

Thursday, 6 August 2026 - 10:38 WIB

PNBP Jebol Target, Kementerian ESDM Kembali Sabet Opini WTP

Berita Terbaru