KPK Minta Menteri Erick Thohir Laporkan Mafia-mafia Alat Kesehatan Corona

Saturday, 18 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi telah berkomitmen menindak tegas siapa pun yang menyelewengkan  dana anggaran terkait penanganan wabah virus corona covid-19, termasuk mafia alat-alat kesehatan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan hal tersebut sebagai respons pernyataan   Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut masih ada mafia-mafia alat kesehatan di tengah pandemi covid-19.

“KPK tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alat kesehatan, terlebih untuk situasi sekarang ini,” kata Ali Fikri, Jumat (17/4/2020).

Karenanya, Ali meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar menyampaikan informasi tersebut kepada bagian pengaduan KPK.

Kalau Erick Thohir sudah melaporkan dugaan mafia alkes, maka KPK memastikan menerjunkan tim guna menelisik.

“Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada pengaduan KPK. Kami tentu akan menelaah dan mendalami setiap informasi yang diterima,” kata Ali.

Sebelumnya, Erick Thohir menyinggung masih adanya mafia-mafia yang menahan bahan baku obat dan alat kesehatan. Karenanya, para produsen terpaksa untuk melakukan impor.

“Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan musti impor, bahan baku musti impor. Saya minta semua yang hadir di sini punya komitmen secara pribadi, kita harus bongkar hal-hal itu,” ujar Erick Thohir seperti ditulis Jumat (17/4/2020).

Menurut Erick Thohir, mafia bahan baku obat dan alat kesehatan musti diperangi. Terlebih Presiden Jokowi memberikan dukungan akan pemberantasan mafia tersebut.

“Akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi oleh mafia-mafia trader-trader itu. Kita harus lawan dan Pak Jokowi punya keberpihakan itu,” tambahnya.(*)

See also  Gus Halim Dorong Nomenklatur Daerah Tertinggal Jadi Afirmasi

Berita Terkait

Hutama Karya Gratiskan Uji Lab Gizi, Dorong 50 UMKM Jabodetabek Naik Kelas
Prabowo: Pendidikan Jadi Jalan Putus Kemiskinan, Kementerian PU Bangun 93 Sekolah Rakyat
Kementerian PU Pulihkan Konektivitas Aceh, 13 Ruas Jalan Nasional dan 14 Jembatan Kini Fungsional
Kadin: Ekonomi Digital Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Kemenag Siapkan Dewan Pengawas Baznas, Cegah Monopoli Peran
Telkom Hadirkan Inovasi OCA Berbasis AI di DTI-CX 2026
HUT RI ke-81, KAI Tebar Diskon Tiket 17 Persen dan Tarif Rp8
AUM BNI Private Tumbuh 21%, Wealth Management Makin Solid

Berita Terkait

Friday, 14 August 2026 - 17:44 WIB

Hutama Karya Gratiskan Uji Lab Gizi, Dorong 50 UMKM Jabodetabek Naik Kelas

Friday, 14 August 2026 - 17:41 WIB

Prabowo: Pendidikan Jadi Jalan Putus Kemiskinan, Kementerian PU Bangun 93 Sekolah Rakyat

Thursday, 13 August 2026 - 18:02 WIB

Kementerian PU Pulihkan Konektivitas Aceh, 13 Ruas Jalan Nasional dan 14 Jembatan Kini Fungsional

Wednesday, 12 August 2026 - 15:31 WIB

Kadin: Ekonomi Digital Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Baru

Wednesday, 12 August 2026 - 15:21 WIB

Kemenag Siapkan Dewan Pengawas Baznas, Cegah Monopoli Peran

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Investasi dan Hilirisasi Jadi Penggerak Ekonomi dan Kemandirian Nasional

Friday, 14 Aug 2026 - 17:34 WIB