Mardani: Publik Wajar Ragukan Labilitas Kebijakan Pemerintah!

Thursday, 28 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi – Kyai Ma’ruf Amin dalam menangani Pendemik Covid-19.

“Saya sih menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Kalau istilah milenialnya, Pemerintah banyak ‘labilnya’ dan membuat Ambyarrr kebijakannya,” kata Mardani, Rabu (27/05).

Sebelumnya, Indobarometer bersama Puslitbangdiklat RRI melakukan survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 dan mencatat 53,8% publik tidak puas dengan cara Presiden Jokowi menangani Covid-19.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini sejak dari awal masa Pandemik saja pemerintah terkesan meremehkan dan menolak peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan peneliti ada kemungkinan Indonesia terserang virus ini, “Jadi ya begitulah lucunya rezim ini, saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan ‘Corona pergi dari Indonesia’ ,’Covid tidak sampai ke Indonesia, karena perizinanya berbelit-belit’, dan lain-lain,” ujar Mardani.

Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga menilai pengangganan dampak multisektoral dari Pandemik Covid-19 yang ditangkap publik terkesan lemah dan lambat, “Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat karena lemah permasalahan data dan delivery yang lambat,” kata Mardani.

Mardani berharap pemerintah bisa menjadikan survei ini sebagai evaluasi diri agar lebih baik menangani pandemik Covid-19, “Saya berharap pemerintah menjadikan ini pelecut untuk bekerja lebih baik kedepannya. Harus melibatkan para pakar/scientist dalam membuat dan berbasis data. Selain itu, kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan Komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW, “ pungkasnya.

See also  Konvensi ALB Kadin Indonesia Dukung Penuh Munas Konsolidasi Persatuan

Berita Terkait

Transformasi RSUD Muara Dua, Hutama Karya Perkuat Infrastruktur Kesehatan Berbasis Teknologi dan Human-Centered Design
Tinjau Rumah Hunian Aceh Tamiang, Menteri Dody Pastikan Kenyamanan Masyarakat
Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua
Cegah Mangkrak, Menteri Dody Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan
Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar
Indonesia Perkuat Strategi Pembiayaan Tahun 2026
Kementerian PU Perkuat Layanan Air Minum SPAM Semongkat untuk 29 Desa di Sumbawa
Lewat Patriot Move 2026, Menko AHY dan Menteri Iftitah Ajak Anak Muda Jadi Pelopor Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Berita Terkait

Monday, 25 May 2026 - 18:07 WIB

Transformasi RSUD Muara Dua, Hutama Karya Perkuat Infrastruktur Kesehatan Berbasis Teknologi dan Human-Centered Design

Monday, 25 May 2026 - 00:01 WIB

Tinjau Rumah Hunian Aceh Tamiang, Menteri Dody Pastikan Kenyamanan Masyarakat

Saturday, 23 May 2026 - 05:32 WIB

Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua

Saturday, 23 May 2026 - 05:19 WIB

Cegah Mangkrak, Menteri Dody Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan

Friday, 22 May 2026 - 00:19 WIB

Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanah Datar

Berita Terbaru

News

Komite IV DPD RI Kawal Pemanfaatan APBN 2026 di NTB

Wednesday, 27 May 2026 - 11:07 WIB