Mendagri Langsung Cek Daerah yang Belum Cairan NPHD 100 Persen di Sumut

Saturday, 4 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek langsung daerah yang belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen bagi penyelenggara Pilkada. Hal itulah yang ia lakukan saat melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara pada Kamis-Jumat (2-3/07/2020).

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara akan diselenggarakan di 23 daerah, namun belum semua daerah tercatat telah mencairkan NPHD 100 persen. Mendagri meminta seluruh kebutuhan terkait pendanaan yang dialokasikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk segera dicairkan.

“Dari sisi anggaran, sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD dan Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh, dan kemudian ada juga yang masih kecil, Mandailing Natal dengan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bupatinya tanggal 7 akan diberesin semua,” ujarnya.

Mendagri juga menuturkan, dana tambahan tahap pertama yang bersumber dari APBN dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan telah diterima oleh KPUD dan Bawaslu daerah di wilayah tersebut.

“Dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang Rp. 996 Milliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp.157 Milliar itu juga sudah sampai, sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu Pusat kepada KPUD dan Bawaslu Daerah. Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, kemudian dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama untuk di wilayah Sumatera Utara,” jelasnya.

Mendagri juga meminta komitmen agar pencairan NPHD segera dicairkan, sehingga pelaksanaan setiap tahapan berjalan dengan lancar.

“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan, karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid,” pintanya.

See also  Kebut 52 Desa Energi, Pertamina Serius Garap ESG Berdayakan Masyarakat

“Kemendagri punya data riil time setiap hari, jadi tidak ada alasan tidak segera ditransfer NPHD nya,” imbuhnya.

Berita Terkait

Memilih Antara Dua Kematian, Kisah Dokter WNI di Gaza
Momen Hari Raya Waisak, Senator Mirah Minta Pemerintah Perkuat Toleransi dan Akses Rumah Ibadah yang Inklusif
Tinjau Pasar Terban Yogyakarta, Wamen Diana Tekankan Sanitasi Rumah Pemotongan Hewan
Menteri PU Dody Hanggodo Lepas 41 Calon Jamaah Haji Kementerian PU
Optimalisasi Program MBG, Menteri Rini Sampaikan Strategi Dukungan dari Kementerian PANRB
Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Berita Terkait

Tuesday, 13 May 2025 - 09:27 WIB

Memilih Antara Dua Kematian, Kisah Dokter WNI di Gaza

Monday, 12 May 2025 - 11:33 WIB

Momen Hari Raya Waisak, Senator Mirah Minta Pemerintah Perkuat Toleransi dan Akses Rumah Ibadah yang Inklusif

Saturday, 10 May 2025 - 17:51 WIB

Tinjau Pasar Terban Yogyakarta, Wamen Diana Tekankan Sanitasi Rumah Pemotongan Hewan

Saturday, 10 May 2025 - 14:43 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo Lepas 41 Calon Jamaah Haji Kementerian PU

Saturday, 10 May 2025 - 14:26 WIB

Optimalisasi Program MBG, Menteri Rini Sampaikan Strategi Dukungan dari Kementerian PANRB

Berita Terbaru

Nasional

Memilih Antara Dua Kematian, Kisah Dokter WNI di Gaza

Tuesday, 13 May 2025 - 09:27 WIB

ilustrasi / foto ist

Olahraga

Respons PSSI Terkait Hukuman dari FIFA

Monday, 12 May 2025 - 18:15 WIB

Olahraga

PLN Mobile Proliga 2025: Bhayangkara Presisi Kembali Raih Juara

Monday, 12 May 2025 - 11:48 WIB