Presiden: Tiap Rupiah Uang Rakyat Harus Dikelola Secara Bertanggung Jawab dan Transparan

Tuesday, 21 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.comPresiden Joko Widodo menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2020. Presiden Jokowi menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

Komitmen pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan setiap rupiah uang rakyat adalah sama. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

“Komitmen kita, Bapak/Ibu pimpinan dan anggota BPK serta pemerintah, adalah sama. Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan, dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2020.

Selain itu, tak kalah penting, manajemen dan tata kelola anggaran harus dijalankan dengan baik, tepat sasaran, serta dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat.

Di tengah upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya, kecepatan penggunaan anggaran yang diperoleh dari prosedur yang sederhana dan ringkas tersebut menjadi sangat krusial dan dirasakan manfaatnya.

“Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” ucapnya.

“Sekali lagi, dibutuhkan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali,” Presiden menambahkan.

Lebih jauh, Kepala Negara juga kembali mengingatkan bahwa saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa yang harus ditempuh pemerintah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 

See also  Pemprov DKI Fokus Penyelesaian Regulasi ERP

Berita Terkait

Tinjau Jembatan Pantai Dona di Aceh Tenggara, Menteri Dody Beri Solusi Bangun Sabo Dam di Kawasan Hulu Sungai Alas
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
Gerak Cepat Kementerian PU Tangani Sungai Muara Pisang Pascabanjir
Bersama Kementerian PU, Hutama Karya Perkuat dan Percepat Dukungan Pemulihan Pascabencana di Aceh
Tol Kutepat Segmen Sinaksak–Simpang Panei Catat 88.867 Kendaraan saat Fungsional Nataru 2025/2026
Kementerian PU Bersihkan 52 Fasilitas Umum di Aceh Tamiang
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok untuk 84 KK Tuntas 10 Januari 2026
Kementerian PU Siagakan 1.709 Alat Berat untuk Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Berita Terkait

Tuesday, 13 January 2026 - 19:09 WIB

Tinjau Jembatan Pantai Dona di Aceh Tenggara, Menteri Dody Beri Solusi Bangun Sabo Dam di Kawasan Hulu Sungai Alas

Saturday, 10 January 2026 - 01:55 WIB

Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Friday, 9 January 2026 - 09:07 WIB

Gerak Cepat Kementerian PU Tangani Sungai Muara Pisang Pascabanjir

Thursday, 8 January 2026 - 10:09 WIB

Bersama Kementerian PU, Hutama Karya Perkuat dan Percepat Dukungan Pemulihan Pascabencana di Aceh

Wednesday, 7 January 2026 - 20:47 WIB

Tol Kutepat Segmen Sinaksak–Simpang Panei Catat 88.867 Kendaraan saat Fungsional Nataru 2025/2026

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Gerak Cepat PU–Hutama Karya Tangani Darurat Bencana di Sumatra Utara

Tuesday, 13 Jan 2026 - 20:10 WIB

Berita Utama

Koperasi Desa Merah Putih Bakal jadi Sentra Perputaran Ekonomi Desa

Tuesday, 13 Jan 2026 - 19:13 WIB