Saleh Daulay: Mendikbud Harus Diberhentikan

Sunday, 26 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud ini. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.

“Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini,” tegas Saleh Jumat (24/7/2020).

Diungkapkan Saleh, tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki Nadiem. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia adalah sarjana hubungan internasional dan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan.

“Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan. Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut,” tuturnya.

Sikap dan kebijakan Nadiem ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.

“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan,” harap Saleh.

See also  Waspada Bencana, Dana Desa 2025 Diprioritaskan untuk Penanganan Perubahan Iklim

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh. Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud.

Berita Terkait

Melampaui Rencana, Hutama Karya Percepat Pemulihan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar
Apel Siaga Kades, Mendes Minta Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden
Kemendes dan ID SEED Rencanakan Kolaborasi Ekspor Hasil Hilirisasi Desa Melalui Diaspora
Pramono Dampingi Gibran Tinjau MRT Fase 2A, Progres 59,7 Persen
Mendes Yandri Harap Rekomendasi Munas PAPDESI Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Akselerasi Pembangunan Hunian Senen Capai 99,04%, Hutama Karya Optimalkan Tenaga Kerja Demi Hunian Layak Masyarakat
Senator Mirah: Program KSB Maju Perumahan Harus Tepat Sasaran
Astranauts 2026 Pacu Transformasi Digital demi Dongkrak Ekonomi Nasional

Berita Terkait

Wednesday, 13 May 2026 - 15:03 WIB

Melampaui Rencana, Hutama Karya Percepat Pemulihan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar

Wednesday, 13 May 2026 - 13:58 WIB

Apel Siaga Kades, Mendes Minta Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden

Tuesday, 12 May 2026 - 18:12 WIB

Kemendes dan ID SEED Rencanakan Kolaborasi Ekspor Hasil Hilirisasi Desa Melalui Diaspora

Tuesday, 12 May 2026 - 11:25 WIB

Pramono Dampingi Gibran Tinjau MRT Fase 2A, Progres 59,7 Persen

Monday, 11 May 2026 - 15:20 WIB

Mendes Yandri Harap Rekomendasi Munas PAPDESI Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Berita Terbaru

foto ist

Nasional

MPR Gelar Ulang Final LCC Empat Pilar Kalbar 2026

Thursday, 14 May 2026 - 16:41 WIB