Ace Hasan Berikan Penjelasan Soal Keuangan Haji

Friday, 2 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily / Ist

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut lamanya daftar tunggu haji menjadi masalah utama perhajian di Indonesia dan negara-negara lain. Hal tersebut disampaikan pada acara Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Provinsi Jawa Barat, di Soreang Bandung, Jumat (2/10/2020).

“Problematika haji salah satunya daftar tunggu. Dan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara lain. Di Jawa Barat sendiri rata-rata 20 tahun, di Nusa Tenggara Barat 26 tahun, di Kalimantan Selatan 29 tahun, dan di Sulawesi Selatan 39 tahun. Untuk mengantisipasi daftar tunggu yang sangat lama, kemarin kita sudah rapat dengan Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH), diusulkan daftar haji bisa sejak bayi”, ujar Ace Hasan.

Politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, DPR RI memiliki peran pengawasan dan penganggaran untuk menentukan besaran biaya haji.

Ace Hasan juga menjelaskan kondisi keuangan haji saat ini. Menurutnya, dana haji yang dikelola BPKH saat ini sebesar Rp. 139 triliun. Dana tersebut ditempatkan di Bank sebesar Rp. 32,2 triliun. Selain itu dana tersebut juga diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara sebesar Rp. 96,6 triliun. Pada tahun 2021, BPKH memproyeksikan dana kelolaan haji sebesar Rp. 146 triliun.

“Oleh karena itu, tidak benar kalau dana di era Pak Jokowi ini untuk bangun jalan”, lanjut Ace.

Sementara itu, Khoirizi Dasir, Direktur Bina Haji Kementerian Agama menjelaskan asas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam UU tersebut terdapat 10 asas penyelenggaraan haji dan umrah: syariat; amanah; keadilan; kemaslahatan; kemanfaatan; keselamatan; keamanan; profesionalitas; transparansi; dan akuntabilitas.

See also  Tambah Pasokan Air untuk Lumbung Pangan di Sulsel, Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Paselloreng dan Bendung Gilireng Kabupaten Wajo

“Jadi bapak ibu, yang pertama itu syariat. Kemudian amanah”, kata Khoirizi.

Terkahir, Khoirizi mengajak para pimpinan KBIH untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji dan umrah. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah latihan manasik sepanjang tahun.

Berita Terkait

Tak Cukup Formalitas, BULD DPD RI Minta Perda Benar-Benar Jawab Kebutuhan Rakyat
Federasi Rusia Jadi Mitra Strategis Indonesia dalam Penguatan Transformasi Digital Pemerintah
Rp11,42 T Diamankan, BKPM Gaspol Produktifkan Aset
Pelabuhan Tanjung Carat Kunci Lompatan Ekonomi
Bertemu Ketua BAZNAS, Mendes Yandri Ajak Kolaborasi Wujudkan Desa Zakat
Lebaran Betawi 2026 Digelar 10-12 April di Lapangan Banteng
Integrasikan Ruas Tol Sumsel, Hutama Karya Operasikan Junction Palembang Mulai 3 April 2026
Kementerian PU Bangun Stadion Sudiang di Makassar, Perkuat Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga Nasional

Berita Terkait

Wednesday, 15 April 2026 - 18:09 WIB

Tak Cukup Formalitas, BULD DPD RI Minta Perda Benar-Benar Jawab Kebutuhan Rakyat

Wednesday, 15 April 2026 - 09:47 WIB

Federasi Rusia Jadi Mitra Strategis Indonesia dalam Penguatan Transformasi Digital Pemerintah

Saturday, 11 April 2026 - 13:40 WIB

Rp11,42 T Diamankan, BKPM Gaspol Produktifkan Aset

Friday, 10 April 2026 - 09:27 WIB

Pelabuhan Tanjung Carat Kunci Lompatan Ekonomi

Monday, 6 April 2026 - 17:17 WIB

Bertemu Ketua BAZNAS, Mendes Yandri Ajak Kolaborasi Wujudkan Desa Zakat

Berita Terbaru

Berita Utama

Wamen PANRB Gandeng Microsoft, Percepat Transformasi Digital Pemerintah

Thursday, 16 Apr 2026 - 16:58 WIB

Berita Utama

Ratusan Siswa Pulo Gebang Antusias Ikuti “Masak Besar” Program MBG

Thursday, 16 Apr 2026 - 11:19 WIB