DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa kunci utama dari melayani masyarakat adalah percepatan pelayanan. Dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tulang Bawang, Pemkab Tulang Bawang telah menunjukkan keseriusannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat mendorong kemudahan berusaha dan investasi atau Ease of Doing Business (EoDB).
Melalui MPP ke-29 di Indonesia ini, masyarakat dapat dengan nyaman mengurus layanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dalam satu tempat. “Melalui MPP, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menciptakan birokrasi yang lincah, ramping, berorientasi pada hasil, serta mengubah mental ASN untuk melayani menggunakan teknologi informasi sehingga dapat memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menteri Tjahjo saat Peresmian MPP Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu (04/11).
Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan bahwa keberadaan MPP juga sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana sama-sama memiliki tujuan untuk menggerakan kemudahan berinvestasi. Dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan Presiden menyebutkan, dalam pelayanan perizinan berusaha, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini sejalan dengan konsep MPP yang telah telah berdiri di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.
Keberadaan MPP juga diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan industri mikro dan kecil, dimana dapat memperkuat daya saing global dari Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, minat investor juga dapat bertambah, yang kemudian berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.
Melihat peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha atau EoDB, yang pada tahun ini, Indonesia masih menempati urutan 73 dari 190 negara. Selain itu, pada Global Business Complexity Index yang terbit pada Juni 2020, Indonesia menempati urutan pertama dalam hal kerumitan memulai berusaha dari 77 negara yang disurvei.
Untuk itu, Kementerian PANRB terus mendorong agar daerah lain di Indonesia dapat segera membangun MPP atau pun melalui inovasi lain yang mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Menteri Tjahjo memaparkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki gerak pola kerja yang cepat dan produktif sehingga dapat senantiasa bersinergi dan berakselerasi untuk mendukung jalannya MPP.
“ASN sekarang harus pintar, adaptif terhadap perkembangan zaman, bekerja keras, rendah hati dalam melayani, ikhlas tanpa pamrih, serta harus dapat mengontrol diri sendiri. Karena, kuncinya adalah kesungguhan ASN dalam melayani,” ujarnya.
MPP Kabupaten Tulang Bawang sebagai MPP pertama di provinsi paling selatan di Pulau Sumatra ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi daerah tingkat II yang berada di wilayah Lampung. Sehingga, percepatan pelayanan di Provinsi Lampung dapat diwujudkan dengan adanya MPP yang tersebar di kota dan kabupaten se-Lampung.
Kabupaten yang bermottokan Sai Bumi Nengah Nyappur (Satu Tanah, Ramah Bergaul) ini memiliki MPP yang menyediakan 325 pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga BUMN/D dan swasta. Pelayanan tersebut meliputi perizinan, administrasi kependudukan, perpajakan, pembuatan paspor, SIM, SKCK, hingga layanan haji.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan bahwa hadirnya MPP di Kabupaten Tulang Bawang ini bukan saja mempercepat pelayanan, namun juga dapat mengentaskan kemiskinan serta memakmurkan masyarakat Tulang Bawang. MPP yang termasuk dalam program Bergerak Melayani Warga (BMW) dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merupakan wujud gotong royong pemerintah untuk hadir ditengah-tengah masyarakat.
Kehadiran MPP di Tulang Bawang ini menjadi wujud konkret bupati dan segenap Pemerintah Daerah Tulang Bawang untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Tulang Bawang. “Kami siap bergerak bersama untuk mewujudkan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang agar maksimal dan humanis,” ungkapnya.
