Vaksinasi Hak Masyarakat, Alih-alih Gotong Royong

Wednesday, 3 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera / Net

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera / Net

oleh @mardanialisera

DAELPOS.com – pemerintah resmi merilis Permenkes No 10 Thn 2021 tentang vaksinasi mandiri yang disebut vaksinasi gotong royong. Tepatkah langkah pemerintah? Satu hal perlu diingat, secara prinsip sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memvaksinasi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Program vaksinasi mandiri terlalu cepat jika melihat penerapannya sejauh ini, kita melihat vaksin program saja masih banyak menemukan kendala. Dari mulai proses produksi vaksin Covid-19, mekanisme distribusi sampai penyuntikan. PT Bio Farma pun masih kesulitan dalam mengolah bakan baku vaksin menjadi vaksin jadi

Jika dari segi produksi vaksin saja lambat, akan berimbas pada terhambatnya distribusi ke daerah. Padahal masyarakat tengah menunggu untuk  bisa melakukan vaksinasi. Belum lagi rasio vaksinasi yang baru di angka 100rb per hari. Cukupkah dengan rampungnya target vaksinasi selama 1 tahun yang diinginkan pak @jokowi?

Target 182 juta penerima, lalu dikali 2x dosis untuk 2x penyuntikan. Berarti ada 1 juta orang yang harus disuntik per harinya. Jika 100rb per hari, baru 10 tahun program vaksinasi ini selesai. Sebuah program massal memang memiliki tantangan besar yakni akurasi data yang mesti dikawal bersama.

Hal lain, istilah vaksin gotong royong sepertinya mesti diluruskan. Konsep gotong royong perlu diartikan dalam kemitraan dari pemerintah dengan  swasta untuk kepentingan seluruh masyarakat. Contoh, swasta membantu melakukan vaksinasi dengan menggunakan semua layanan masyarakat.

Artinya, semua layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta. Semua harus dilayani karena semua masyarakat Indonesia.

Terakhir, pemerintah juga perlu memastikan tidak ada korupsi vaksin. Berikan info secara rinci terkait pihak lain yang terlibat dalam pengadaan vaksin beserta realisasi anggarannya. Infokan secara berkala dan dapat dipantau agar publik bisa ikut terlibat mengawasi penggunaan dan pengadaan anggaran Covid-19.

See also  Ajak Masyarakat Tanam Mangrove di Hari Lingkungan Hidup, Pertagas Hijaukan Pesisir Indramayu

Berita Terkait

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual
Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah
Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030
HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal dari Lamsel
Sultan Dukung Prabowo Tambah Rp100 Miliar Tiap Ibu Kota Provinsi

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Tuesday, 17 November 2026 - 13:51 WIB

Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis

Monday, 16 November 2026 - 18:35 WIB

Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Monday, 16 November 2026 - 14:18 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah

Monday, 16 November 2026 - 14:15 WIB

Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:59 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:48 WIB