Kemendagri Inisiasi Pembekalan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Soal Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi

Wednesday, 14 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Pilkada 9 Desember 2020, yang diselenggarakan di 270 daerah, merupakan Pilkada pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang dilaksanakan pada masa bencana non alam, Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, hasilnya cukup menggembirakan. Selain terlaksana dengan lancar, juga aman dari konflik, dan tidak menimbulkan cluster baru Covid-19. Bahkan dalam catatan Satgas Covid-19, di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada, terjadi penurunan angka kasus Covid-19, seperti di Provinsi Sulawesi Utara dan Bali.

Dalam perkembangannya, usai dilantik secara bertahap, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Mendagri.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Mendagri juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan election atau pemilihan umum. Hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19. Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” tuturnya.

See also  PP Hikmahbudhi sebut Pemenjaraan Terhadap PKL adalah Bentuk Tumpulnya Kemanusiaan Pemerintah.

Karena itu, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan. Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi.

Berita Terkait

Kementerian PU Percepat Pembangunan Bendungan Cijurey Sebagai Komitmen Dukung Swasembada Pangan
Mendes Yandri Harap PORNAS KORPRI Lahirkan Talenta Berkualitas
Menteri PANRB: Stranas PK Dorong Reformasi Nasional
Mendes Bersama MKK Sosialisasi Unit Usaha Kopdes se-Probolinggo
Satgas Tri Banyu Arutala: Pilar Kunci Transformasi Air Minum dan Sanitasi Kementerian PU Wujudkan Asta Cita
Pramono Tegaskan Tak akan Lindungi Produsen Beras Oplosan
BKSAP Dorong Solusi Damai atas Konflik Tailand–Kamboja
Pramono Dorong AI untuk Jakarta Kota Global

Berita Terkait

Saturday, 26 July 2025 - 21:30 WIB

Kementerian PU Percepat Pembangunan Bendungan Cijurey Sebagai Komitmen Dukung Swasembada Pangan

Saturday, 26 July 2025 - 09:18 WIB

Menteri PANRB: Stranas PK Dorong Reformasi Nasional

Saturday, 26 July 2025 - 09:14 WIB

Mendes Bersama MKK Sosialisasi Unit Usaha Kopdes se-Probolinggo

Friday, 25 July 2025 - 21:01 WIB

Satgas Tri Banyu Arutala: Pilar Kunci Transformasi Air Minum dan Sanitasi Kementerian PU Wujudkan Asta Cita

Friday, 25 July 2025 - 13:08 WIB

Pramono Tegaskan Tak akan Lindungi Produsen Beras Oplosan

Berita Terbaru