NasDem Tolak Usulan RS Eksklusif Pejabat Negara

Friday, 9 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sejumlah pihak menolak usulan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 khusus untuk pejabat negara. Salah satu yang menolak proposal tersebut adalah Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino.

Kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/7), Wibi mengatakan, dalam disebut UUD 1945 dengan tegas dan jelas setiap warga negara berhak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Jangan khianati UUD 1945. Pasal 28 H Ayat 1 dan 2 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Wibi menyebutkan, para pejabat harus rela berkorban demi rakyatnya, bukan malah mengorbankan rakyat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa hanya sesuatu yang abadi, namun titipan yang sementara saja.

“Jangan mentang mentang pejabat terus maunya dapat ‘karpet merah’,” kata dia.

Legislator muda NasDem itu berharap seluruh pejabat negara, kader-kader partai politik bisa bergotong royong membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung kerja-kerja pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Gotong-royong agar ringan. membantu sesama adalah perbuatan mulia,” pungkasnya.

See also  Gus Muhaimin Dukung Gagasan Sertifikat Vaksin Syarat Masuk Mal, Asalkan….

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB