PAN: Rakyat Berhak Dapat Fasilitas Kesehatan Terbaik

Friday, 9 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Mesakh Mirin / Net

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Mesakh Mirin / Net

DAELPOS.com – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Mesakh Mirin, membantah komentar Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw di sejumlah media yang meminta pemerintah membuat rumah sakit (RS) khusus pejabat. Bagi Mesakh, usulan tersebut datang dari pribadi Rosaline bukan sikap resmi PAN.

“Ketum (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) tidak pernah berikan arahan (seperti itu). Arahan Ketum jelas, bahu membahu ikut menyelesaikan Covid tanpa melihat pejabat atau rakyat,” kata Mesakh, dilansir dari Kabarakyat.com, Rabu (8/7/2021).

Mesakh yang juga Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan ini mengatakan, usulan itu sangat jauh dari kebijakan PAN yang sangat peduli dengan rakyat. Mengingat saat ini PAN bersama pemerintah ikut menyelesaikan permasalahan bangsa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Menurut Mesakh, yang perlu dilakukan saat ini memperbaiki fasilitas kesehatan dan kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Kedua hal tersebut yang harus diperhatikan selama Pandemi Covid-19, bukan membuat RS khusus pejabat.

“Bagi kami di PAN, usulan ini tentu tidak tepat karena sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai daerah hampir lumpuh dengan banyaknya pasien COVID-19. Belum lagu masalah tenaga kesehatan yang kurang sehingga kewalahan,” ujar Mesakh asal Dapil Papua ini.

“Untuk itu, pemerintah perlu fokus menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Soal rumah sakit khusus pejabatbtidak perlu lah,” sambungnya.

Mesakh menceritakan, di beberapa RS di negara sahabat tidak ada membedakan antara RS rakyat dengan pejabat. Namun, semua RS sama.

“Saya ambil contoh, di negara tetangga kita Thailand itu bagus, semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama antara pejabat dan rakyat biasa dengan kualitas sama,” terang Mesakh.

See also  Bangga Jadi Keluarga SOG, Gus Muhaimin Sebut Vespa Tak Kenal Kasta

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

PGTC 2025: Pertamina Ajak Generasi Muda Berwirausaha

Friday, 11 Jul 2025 - 22:01 WIB

Telkom BigBox AI solusi kecerdasan buatan yang merevolusi analisis risiko dan pengambilan keputusan di industri keuangan, membantu perusahaan menciptakan efisiensi, keamanan, dan keunggulan kompetitif.

Ekonomi - Bisnis

BigBox-AI Hadir Menjawab Tantangan Digitalisasi Layanan Keuangan

Friday, 11 Jul 2025 - 15:55 WIB