Ketua DPR Minta Pemerintah Jaga Kepercayaan Masyarakat

Tuesday, 27 July 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani / Ist

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani / Ist

DAELPOS.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan penyesuaian kebijakan yang kerap dilakukan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Potensi penurunan kepercayaan harus dicegah dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik serta proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” ujar Puan di kutip dari DPR RI, Selasa (27/7/2021). Puan mengungkapkan dalam membangun kepercayaan masyarakat seperti kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. 

Misalnya, sambung Puan, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat krusial dengan jumlah kasus harian yang juga menurun jangan sampai menimbulkan hoax bahwa jumlah kasus harian tersebut turun karena testing yang diturunkan. Antisipasi tersebut, antara lain dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku.

‘Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah. Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” tandas mantan Menko PMK ini.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut lebih lanjut menjelaskan, monitoring data testing per daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya. Sebaliknya, tutur Puan, jika testing kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap maka dikhawatirkan bisa menjadi ‘bom waktu’ di kemudian hari. 

Selain itu, Puan mendorong pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rincian aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat seperti aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam PPKM Level 4. Mengingat, jika tanpa penjelasan jangan sampai akhirnya menjadi lelucon di tengah masyarakat yang kemudian dikhawatiran justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

See also  Perlu Strategi Pengendalian Tekan Penularan Omicron

Puan mengingatkan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Diantaranya, dapur umum dan bantuan untuk isolasi mandiri. ‘Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi bukan hanya masalah pemerintah tetapi masalah bersama. Sehingga, kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” pungkasnya. 

Berita Terkait

Aktifkan Kembali Partai Patriot
Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat
Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan
Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.
Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang
Operasi Intelijen Asing di Balik Kerusuhan Demo DPR
Bersama AHY, Wamen Viva Yoga Lepas Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi
Pimpinan MPR Unsur DPD Laporkan Hasil Kinerja Tahunan ke Sidang Paripurna

Berita Terkait

Monday, 27 October 2025 - 16:43 WIB

Aktifkan Kembali Partai Patriot

Monday, 29 September 2025 - 17:23 WIB

Tutup Munas PKS, Prabowo: Politik Adalah Upaya Memperbaiki Kehidupan Rakyat

Saturday, 13 September 2025 - 16:34 WIB

Direktur HAI: Istana Jangan Diam Isu Pergantian Kapolri Harus Segera Diluruskan

Wednesday, 3 September 2025 - 09:30 WIB

Haidar Alwi: Muhammadiyah Jangan Terjebak Sesat Pikir dalam Tuntutan Copot Kapolri.

Monday, 1 September 2025 - 20:59 WIB

Yulian Gunhar Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palembang

Berita Terbaru

Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional (HLN) pada Senin (27/10), PLN EPI resmi menandatangani kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) Proyek Pipa Gas West Natuna Transportation System (WNTS) – Pulau Pemping bersama PT Timas Suplindo.

Kiri ke Kanan: Ridwan Dhani Wirianata (Komisaris Independen PLN EPI), Nikson Silalahi (Komisaris Utama PLN EPI), Rakhmad Dewanto (Direktur Utama PLN EPI),  Sulianto Entong (Direktur Utama PT Timas Suplindo), Anggawira (Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas), Hugo Tangara (Director of Bussiness Development PT Timas Suplindo)

Ekonomi - Bisnis

PLN EPI dan Timas Suplindo Teken Kontrak Pipa Gas WNTS–Pemping

Friday, 31 Oct 2025 - 18:11 WIB

foto istimewa

Ekonomi - Bisnis

OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Bagi Bank Syariah

Friday, 31 Oct 2025 - 17:52 WIB

(Foto: BPMI Setpres)

Berita Utama

Prabowo Hadiri KTT APEC 2025, Kuatkan Kerja Sama Kawasan

Friday, 31 Oct 2025 - 12:46 WIB