PAN Minta Menkeu Sahkan Anggaran Rp 11 Triliun untuk Anak Yatim

Tuesday, 21 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto / Ist

DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto / Ist

DAELPOS.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto meminta Menteri Keuangan segera menyetujui anggaran 11,6 Triliun untuk anak yatim.

Sebelumnya pengajuan anggaran untuk anak yatim tersebut telah diketok palu oleh Yandri dalam sidang di Komisi VIII DPR RI Agustus lalu, namun tak kunjung disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Yandri, yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini, selama 76 tahun Indonesia merdeka belum pernah negara memberikan anggaran khusus untuk yatim piatu. Padahal anggaran untuk yatim piatu adalah perintah UUD 1945.

“Dalam sidang Komisi VIII DPR Agustus lalu saya sudah ketok persetujuan anggaran 11,6 Triliun untuk anak yatim piatu sebanyak 4,05 juta orang untuk tahun anggaran 2022. Sekarang bola ada di Menteri Keuangan,” ungkapnya.

“Karena itu kami meminta Menkeu segera menyetujui anggaran untuk anak yatim ini. Bagaimanpun ini adalah perintah UUD 1945 dan selama Indonesia merdeka belum pernah ada. Padahal anak yatim piatu ini harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah,” lanjutnya.

Legislator Dapil Serang-Cilegon ini memastikan DPR RI akan mengawasi penuh penggunaan Anggaran untuk Yatim Piatu ini.

“Kewajiban kami memastikan seluruh Anggaran untuk anak yatim ini tepat sasaran dan benar benar memberi manfaat untuk Anak Yatim di seluruh Indonesia,” tutup Yandri.

See also  Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Gus AMI: Kita Doakan Para Kiai Diberikan Kesehatan

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru