Gus Muhaimin Ingatkan Negeri Ini Harusnya Makmur karena Punya Petani

Thursday, 23 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar / Foto Ist

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar / Foto Ist

DAELPOS.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menaruh harapan besar kepada organisasi sayap PKB Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) untuk turut serta mengubah sejarah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat desa dan rakyat tani menjadi tuan di negeri sendiri dan orang kaya di negerinya sendiri.

Demikian disampailan Gus Muhaimin saat memberikan sambutan pada kegiatan bertajuk ”Kebangkitan Tani Indonesia: Restruktrusisasi Ekonomi Indonesia Berbasis Pertanian; Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia” yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-7 Gerbang Tani secara virtual, Kamis, 23 September 2021.

“Hadratussyekh KH. Hasyim Asyari menyampaikan bahwa petani adalah tuannya negara dan kuasanya itu nyata. Dengan semangat ini saya dan kita semua harus menjadi pesan dari spirit itu, menjadikan nyata kekuasaan petani di negeri sendiri, menjadikan negeri ini makmur karena punya petani, makmur karena negerinya memang negeri pertanian, negeri agraris,” kata Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin mengutip hasil sensus penduduk yang baru saja dilaksanakan menunjukkan bahwa jumlah penduduk menyentuh angka 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 dibanding sensus sebelumnya. Menurut dia, jumlah ini adalah tantangan bagi kita semua dalam membangun dan menyiapkan dengan baik masa depan Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tutur Gus Muhaimin, Indonesia harus mampu menjawab persoalan mendasar yang paling pokok, yaitu pangan. Pangan yang menentukan apakah Indonesia bisa bertahan sebagai bangsa yang besar, diperhitungkan, dan memiliki kemampuan menjadi negara mandiri serta mampu berkontribusi bagi persoalan bangsa lain.

“Pada urusan pangan, Indonesia seharusnya sudah lama bisa berdaulat karena prasyarat kedaulatan pangan sudah dimiliki. Luas tanah yang dimiliki, infrastruktur pendukung hingga sumber air dan SDM semuanya sudah dimiliki,” ungkap Gus Muhaimin.

See also  Banyak Daerah Turun Level PPKM, Gus Muhaimin: Jangan Senang-senang Dulu

Gus Muhaimin menyatakan, pembangunan pertanian selalu menjadi program prioritas di setiap zaman dan rezim pemerintahan. Tetapi sayang Indonesia hingga kini tak kunjung mendapatkan surplus pangan yang berkorelasi langsung dan sejalan dengan kesejahteraan dan pendapatan petani.

“Kita pernah dan sering mencapai surplus pangan, tetapi petani bukan kemudian makmur, surplus pangan tidak berkesesuaian dengan kemakmuran petani, dan bahkan tidak berkesesuaian dengan pemenuhan kebutuhan pangan kita. Surplus pangan malah berkesesuaian dengan kebutuhan impor kita,” terangnya.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB