PAN Desak Menag Jelaskan Soal Kemenag Bukan Untuk Umat Islam Secara Umum

Monday, 25 October 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto menyoroti pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah Negara bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan bukan diperuntukkan bagi Islam secara umum.

Yandri mendesak Gus Yaqut mengklarifikasi pernyataannya agar tak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.

“Enggak ada gunanya perdebatan seperti ini, kontraproduktif. Saran saya Gus Yaqut menjelaskan saja kepada publik. Apa memang betul Gus Yaqut yang menyampaikannya? Maksudnya apa? Jadi supaya perdebatan ini diakhiri saja,” kata Yandri, dilansir dari Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

Wakil Ketua Umum PAN itu menilai bahwa Kementerian Agama bukanlah untuk salah satu golongan atau ormas.

“Bahkan, kalau mau dilihat perjalanan awal Kemenag itu, yang mengusulkan orang Muhammadiyah. Tapi saya tidak akan masuk ke perdebatan itu,” katanya.

Dia mengatakan Kemenag sejak dulu milik semua agama dan semua orang sudah memahami hal itu.

“Jadi tidak baik juga kalau melakukan politik pembelahan,” tambahnya.

Bahkan, Yandri menyebut Komisi VIII tahu bahwa ada salah satu program Kemenag yang dinamai moderasi beragama.

“Ukuran moderasi beragama itu kan tidak merasa diri paling hebat dan yang lain tidak hebat. Itu tidak boleh. Indonesia ini kan majemuk, agamanya banyak, ajarannya banyak, dan itu harus dinaungi semua,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Kemenag, menurut Yaqut, bukan diperuntukkan kepada umat Islam secara umum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yaqut pada di webinar “Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi” yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

See also  Waketum Golkar ini Soroti Fenomena Urbanisasi Setelah Lebaran

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB