DAELPOS.com – Pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung memecat Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda dalam rapat kerja pada Senin 7 Januari 2022, mendapat kecaman dari sesama anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu dinilai sangat berlebihan dan melukai penutur bahasa daerah, terutama bahasa Sunda.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Jabar II, Ahmad Najib Qodratullah menilai pernyataan Arteria Dahlan berlebihan terkait Kajati bicara bahasa Sunda dalam raker.
“Saya meminta agar yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi atau bahkan meminta maaf atas ucapannya itu,” tandas Najib kepada TIMES Indonesia di Bandung, Selasa (18/1/2022).
Najib beralasan, dalam bingkai keragaman bahasa daerah yang ada di seluruh pelosok negeri ini, bahasa daerah memiliki nilai yang sangat tinggi.
Bahkan beberapa daerah di Jawa Barat menurutnya sudah melakukan kegiatan dan mewajibkan berbahasa Sunda di hari tertentu dalam kegiatan formal, seperti Rebo Nyunda dan lain-lain. Dan hal tersebut telah diputuskan dalam perda atau perbup/perwal di beberapa daerah di Jawa Barat.
“Saya berharap, dalam rangka mempertahankan keberadaan bahasa daerah, para pejabat di lingkungan tertentu justru harus berpartisipasi dengan cara berkomunikasi dengan bahasa daerah dalam kegiatan kegiatan tertentu,” ucap Najib.
Sebelumnya, anggota DPR RI dari Dapil Jabar IX, TB Hasanuddin pun mengkritisi pernyataan Arteria Dahlan.
Hasanuddin menilai pernyataan anggota Komisi III DPR RI itu terlalu berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda.
“Usulan saudara Arteria yang meminta agar jaksa Agung memecat seorang Kajati hanya karena menggunakan bahasa Sunda, menurut hemat saya itu sangat berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda,” tegas Hasanuddin.
“Kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan saja? Saya ingatkan, sebagai anggota DPR RI sebaiknya berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Jangan bertingkah arogan, ingat setiap saat rakyat akan mengawasi dan menilai kita,” tandas anggota Komisi I DPR RI ini.
