DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 30 Oktober 2019.
Jokowi mengungkapkan kejengkelannya lantaran proyek tol laut yang justru dikuasai oleh sektor swasta nasional. “Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini,” sambungnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui adanya fenomena tersebut. Namun, Budi Karya mengaku tak mampu bekerja sendiri untuk mengawasi penyelenggaraan tol laut. Ia butuh dukungan pemda, karena laporan monopoli tol laut terungkap gegara laporan bupati di daerah.
“Saya juga minta Pemda juga memberikan support kepada ini, enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan,” ujar Budi Karya ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (31/10/2019).
“Semua ini berawal dari adanya laporan kepala daerah secara langsung ke Jokowi. Kemarin Bupati ada yang komplain ke Presiden karena mereka tidak bisa dapatkan harga tol laut dan harga barang seperti yang seperti dulu lagi. Penguasaan yang mengarah pada monopoli ini terjadi terutama di wilayah Maluku. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang sudah mensinyalir adanya penguasaan barang secara berlebihan. ” imbuhnya.
(PRY)
