IKN Itu Membangun Kota dalam Hutan

Wednesday, 6 July 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur ( foto istimewa )

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur ( foto istimewa )

DAELPOS.com – Pemerintah melalui Tim Transisi IKN  menggelar Konsultasi Publik Studi Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Fasilitas Pendukung Lainnya Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Platinum Balikpapan.

Menjawab wartawan usai membuka konsultasi publik itu,  Gubernur Kaltim H Isran Noor mengatakan pembangunan apa saja harus didahului dengan analisis dampak lingkungan (Amdal), apalagi sebuah ibu kota negara yang akan dibangun dengan berbagai macam keunggulan.

Jadi, tegas Gubernur, Ibu Kota Nusantara (IKN) memang harus didesain jelas. Sebab IKN bukan hanya soal lingkungan,  tapi juga tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya.

“Ada budaya, adat istiadat,  dan lain-lain yang menentukan. Maka harus dikaji dan dikonsultasikan. Jadi ini sudah bener banget dah. Kalian ndak usah ragu deh,” canda Isran kepada para wartawan yang mengerubunginya.

Dijelaskan, IKN akan dibangun menjadi  kota yang smart, pintar. Membangun kota yang berkelanjutan, sustainable city dan modern city. Kemudian juga kota yang ramah lingkungan.

“Yang akan dibangun ini forest city atau kota dalam hutan. Bukan hutan dalam kota,”  tegas Isran lagi.

Sangat tepat menurut Gubernur digelar konsultasi publik ini karena menghadirkan semua pemangku kepentingan. Mulai dari para bupati,  camat, lurah dan kepala desa.

Kemudian juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda  dan lainnya untuk menyampaikan hal-hal yang sudah semestinya disampaikan.

“Makanya ini camat dan lurah diundang. Seharusnya semua disampaikan agar jelas

terkait kawasan lingkungan ini,” tandasnya.

Sementara Dr Diani Sadiawati, Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi Otorita IKN  menjelaskan bahwa studi kelayakan sudah dilakukan sejak tahun 2018-2019, hingga secara nasional IKN mendapat dukungan dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

See also  Pertagas Edukasi Pertanian Semi Organik Kepada Masyarakat Kutai Timur

“Pemindahan IKN diharapkan bisa menjadi pusat grativasi ekonomi baru di tengah Indonesia. IKN juga akan menjadi simbol jati diri bangsa. Representasi kota yang cerdas,  hijau dan  berkelanjutan.  Efektif dan efisien dalam pengelolaan  sumber daya  alam dan mampu memberikan layanan yang baik dalam penggunaan air, energi, model transportasi terpadu,  pengelolaan limbah,  serta bersinergi dengan alam,” papar Diani.

Berita Terkait

Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respaty Lakukan Reses Bersama KPUD Prov. Kepri untuk Evaluasi Persiapan Pilkada Kepri 2024
Gelar Diskusi Panel di Bogor, Minaqu Hadirkan Ketua PP Muhammadiyah Busro Muqoddas
Dukung Komitmen Pemerintah, Komite III DPD RI Dorong RUU Bahasa Daerah Jadi Prioritas Prolegnas
DPD RI Apresiasi “Pahlawan Seni Budaya” Tim Muhibah Angklung
“DPD RI Reses dengan OJK Dorong Pemerataan Layanan Keuangan di Kepri”
Tingkatkan Ketangkasan Petugas, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Gelar Simulasi Penanganan Kecelakaan
Jasa Marga Jogja Solo Salurkan 2.000 Paket Sembako kepada Warga di Enam Desa
PP Nomor 47 Tahun 2024: Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi dan Angin Segar bagi UMKM

Berita Terkait

Thursday, 14 November 2024 - 08:46 WIB

Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respaty Lakukan Reses Bersama KPUD Prov. Kepri untuk Evaluasi Persiapan Pilkada Kepri 2024

Tuesday, 12 November 2024 - 13:42 WIB

Gelar Diskusi Panel di Bogor, Minaqu Hadirkan Ketua PP Muhammadiyah Busro Muqoddas

Monday, 11 November 2024 - 16:17 WIB

Dukung Komitmen Pemerintah, Komite III DPD RI Dorong RUU Bahasa Daerah Jadi Prioritas Prolegnas

Monday, 11 November 2024 - 08:55 WIB

DPD RI Apresiasi “Pahlawan Seni Budaya” Tim Muhibah Angklung

Monday, 11 November 2024 - 08:52 WIB

“DPD RI Reses dengan OJK Dorong Pemerataan Layanan Keuangan di Kepri”

Berita Terbaru