DAELPOS.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama para Kepala Daerah di Pulau Jawa dan Bali, yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan itu digelar untuk memastikan kelancaran upaya persiapan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II Tahun 2022. Turut hadir, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubenur Jawa Timur, serta Gubernur Bali.
Pada kesempatan itu, Wagub Ariza bersama para Kepala Daerah yang hadir, menyatakan komitmennya siap mendukung serta menyukseskan program BIAN Tahap II yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022. Dukungan itu disampaikan dalam kegiatan HLM yang bertajuk ‘Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi’ yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis malam (21/7). Dukungan itu pun dipertegas dalam bentuk komitmen yang ditandatangani bersama.
“Program imunisasi ini sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa dengan imunisasi, anak-anak kita terhindar dari berbagai penyakit sejak sebelum satu tahun, balita dua tahun dan seterusnya. Imunisasi ini ternyata telah terbukti puluhan tahun efektif melindungi anak-anak kita di seluruh dunia, termasuk Indonesia dari penularan berbagai penyakit berbahaya, seperti polio, difteri, campak, rubella, pertusis atau kejang tetanus, Hepatitis B, meningitis, radang paru dan lain sebagainya,” papar Wagub Ariza saat melakukan dialog interaktif dengan para Gubernur.
Wagub Ariza pun menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta senantiasa berupaya untuk meningkatkan koloborasi dengan seluruh unsur pentahelix dalam pelaksanaan program imunisasi di seluruh wilayah Kota Jakarta. “Berkolaborasi, bersinergi kuncinya. Jadi, bukan kita sendiri yang bekerja. Kita melibatkan seluruhnya, bersinergi, pentahelix semua sektor, swasta maupun pemerintah, TNI-Polri, akademisi, sekolah, LSM, semua kita libatkan bersama, juga ibu-ibu posyandu. Itulah yang juga dilakukan di DKI Jakarta,” ucapnya.
Prinsipnya, sambung Wagub Ariza, Pemprov DKI Jakarta mendukung suksesnya penyelenggaraan program-program imunisasi di Kota Jakarta dengan berkolaborasi dan pemanfaatan aplikasi yang sudah terbentuk. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya terbaik dan efektif untuk memastikan anak-anak tidak hanya sehat, tapi juga dapat berkembang dan tumbuh dengan baik untuk dapat meraih cita-cita yang gemilang.
Adapun pemanfaatan teknologi informasi untuk menyukseskan program-program imunisasi di Kota Jakarta melalui aplikasi pendataan sebagai berikut:
1. Carik Jakarta oleh ibu-ibu PKK dengan lebih dari 82.000 kader telah berhasil mendata sebesar 7,7 juta warga Jakarta.
2. Jakarta Kini (JAKI) yang sudah terintegrasi dengan aplikasi lainnya untuk melakukan pendaftaran vaksinasi dan layanan lain.
3. Aplikasi berbasis situs yang bernama Simfoni Ananda (Sistem Informasi Imunisasi Anak dan Bunda). Simfoni Ananda adalah aplikasi pencatatan, pelaporan imunisasi berbasis NIK yang terintegrasi dengan Disdukcapil DKI Jakarta, dan penerbitan sertifikat imunisasi berbasis teknologi digital (e-certificate). Saat ini sudah tersinkron dengan data Dukcapil, sehingga semakin valid dan tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi kepada tujuh Kepala Daerah yang telah berkomitmen untuk membantu mendukung pelaksanaan BIAN Tahap II. Menkes Budi berharap, dukungan ini terus diperkuat dan ditingkatkan hingga pelaksanaan imunisasi anak di tahun-tahun selanjutnya.
“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu pelaksanaan BIAN Tahap II. BIAN hadir bukan sebagai program, namun wujud gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait supaya semakin banyak anak-anak yang mendapatkan perlindungan tambahan pada anak,” ungkap Budi.
BIAN merupakan momentum penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, hepatitis, polio, tetanus, rubela, dan difteri serta mengurangi kesenjangan imunitas di masyarakat. Ini sejalan dengan pilar pertama transformasi sistem kesehatan yakni transformasi layanan kesehatan primer dengan memperkuat upaya promotif-preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat.
Mengingat selama pandemi COVID-19, dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Jika tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah sekaligus menjadi beban ganda pemerintah di tengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya.
“Adanya rembuk bersama ini, menjadi momentum penting bagi seluruh Kepala Daerah di Jawa-Bali untuk menyamakan langkah dan strategi demi mencapai target imunisasi campak dan rubela hingga 95% di wilayahnya masing-masing,” terang Budi.
