Jelang KTT G20, Puteri Komarudin Ungkap Peran KTT Dalam Pemulihan Ekonomi

Thursday, 10 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. / foto istimewa

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. / foto istimewa

DAELPOS.com – Puncak Presidensi G20 Indonesia akan segera dilaksanakan pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali pada 15 – 16 November 2022. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan negara anggota G20 guna merumuskan Leaders’ Declaration sebagai hasil KTT. Indonesia juga mengundang perwakilan sejumlah negara non-anggota dan organisasi internasional dengan perkiraan total delegasi mencapai 12.750 orang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengungkapkan peran KTT G20 dalam mendorong proses pemulihan ekonomi tanah air. “Kepemimpinan Indonesia dalam G20 selama setahun ini tentu memberikan banyak manfaat bagi ekonomi kita. Misalnya, kontribusi pada PDB Indonesia diproyeksikan mencapai Rp7,4 triliun. Konsumsi domestik juga diperkirakan meningkat hingga Rp 1,7 triliun. Dari sisi pariwisata, peningkatan wisatawan luar negeri hingga 3,6 juta orang. Bahkan, membuka 700 ribu lapangan kerja,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menjabarkan peran KTT G20 untuk meningkatkan pengaruh Indonesia dalam penentuan arah kebijakan pemulihan ekonomi global. Menurutnya, melalui presidensi ini, indonesia akan memimpin diskusi-diskusi tingkat tinggi di dua jalur kebijakan, yaitu Finance Track dan Sherpa Track. Dimana, tidak hanya isu di bidang keuangan dan ekonomi.

“Tetapi juga isu strategis lainnya seperti ekonomi digital, lapangan pekerjaan, lingkungan, pemberdayaan perempuan, hingga kesehatan. Yang hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional, tapi juga regional dan internasional,” ujar Puteri. Lebih jauh, Puteri berharap agar peran Presidensi G20 Indonesia dapat meninggalkan legacy yang baik sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Indonesia.

“Indonesia harus mampu membuktikan bahwa negara berkembang pun dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil G20. Juga harus mampu menjembatani dan menyeimbangkan kepentingan negara berkembang, tidak hanya negara maju saja. Leader’s Declaration nanti juga saya harap selain bernilai normatif, tapi juga dapat dilaksanakan dan terukur. Agar memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat luas,” jelas Puteri.

See also  Surya Paloh Berpesan ke Kader, Jangan Halalkan Segala Cara

Menutup keterangannya, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI ini juga ingatkan keketuaan Indonesia untuk ASEAN tahun depan. “Melanjutkan kepemimpinan G20 pada Keketuaan ASEAN mendatang adalah momentum yang perlu kita manfaatkan. Khususnya, kita perlu pastikan ada kesinambungan kebijakan Indonesia dalam KTT G20 pada Keketuaan ASEAN nanti,” tutup Puteri

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru