Pembangunan Rendah Karbon di Papua Diharapkan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Tuesday, 28 February 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Papua diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Lebih jauh, perdagangan emisi karbon (carbon emission trading) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Papua.

“Paling tidak dari trading carbon-nya itu bisa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang ada di sana. Sebetulnya itu yang kita harapkan, sehingga jangan kita bilang, ‘oh ini kawasan hutan lindung, oh ini kawasan ini, kawasan itu,’ tapi kok masyarakat tidak lihat manfaat ekonominya,” kata Wempi pada acara temu interaktif bertajuk “Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua” di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Acara yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) tersebut bertujuan menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi bottleneck implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui skema PRK di Provinsi Papua.

Wempi menegaskan, kolaborasi antara Kemendagri dan KEMITRAAN terkait PRK bisa mempercepat visi besar ke depan supaya kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu juga kementerian/lembaga (K/L) terkait diikutsertakan agar terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Hal ini sebagai upaya mewujudkan tujuan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyat Papua menjadi lebih baik.

“Kita bisa bangun, jangan sampai kita terlambat, jadi di awal pembangunan ini, KEMITRAAN ini ikut bersama bergandeng dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau K/L lain untuk bersama-sama mengawal proses,” terangnya.

Dia melanjutkan, seiring dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pemerintah akan membuka ruang-ruang pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pembangunan yang masif di Papua itu perlu dikawal agar tidak membawa dampak kerusakan lingkungan.

“Kita bicara untuk ke depan supaya ada manfaat bagi masyarakat Papua, bukan hanya sekadar menjaga lingkungan, tetapi mereka juga bisa diberi manfaat untuk keberlangsungan generasi yang akan datang,” tandasnya.

See also  Bekali Pasangan Bupati/Wali Kota, Mendagri Ingatkan 5 Prioritas Pembangunan 2019-2024

Berita Terkait

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan
Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila
Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru
GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta
Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi
Nono Sampono Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Rumah Rawat Inap Anak Penderita Kanker
Haji Uma Fasilitasi Pemulangan Warga Aceh Utara, Korban TPPO di Kamboja yang Disiksa dan Diperjualbelikan
Senator DPD RI Asal DIY: Kecam Serangan Amerika ke Iran, Dorong PBB Lakukan Investigasi

Berita Terkait

Tuesday, 1 July 2025 - 13:48 WIB

BAP DPD RI Fasilitasi Konflik Lahan Kelompok Tani di Kalimantan

Monday, 30 June 2025 - 09:23 WIB

Nono Sampono Ajak Generasi Muda Maluku Bangga Mengamalkan Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 08:02 WIB

Hutama Karya Masih Berlakukan Potongan Tarif Tol 20% dan Tambah Ruas Baru

Friday, 27 June 2025 - 14:04 WIB

GKR Hemas: Membumikan Empat Pilar dalam Kehidupan Sehari-Hari melalui Nilai Budaya Yogyakarta

Thursday, 26 June 2025 - 09:38 WIB

Desak Pemerintah Pusat Hentikan Rencana Penambahan Batalyon TNI di Aceh, Haji Uma: Langgar MoU Helsinki dan Akan Memicu Resistensi

Berita Terbaru