Apresiasi Kinerja Kemendagri dan BNPP Tahun 2022, Mendagri: Ini Karena Kekompakan Kita

Wednesday, 15 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (15/3/2023). Penghargaan itu diserahkan Mendagri usai melantik pejabat tinggi madya Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri.

Dalam sambutannya, Mendagri mengapresiasi jajaran Kemendagri dan BNPP atas pelaksanaan tugas di tahun 2022. Menurut Mendagri, kinerja Kemendagri dan BNPP terbilang positif, baik dari segi performance, reformasi birokrasi, hingga realisasi belanja. Bahkan realisasi belanja tersebut berada di atas rata-rata nasional.

“Ini hanya bisa terjadi karena kekompakan kita. Tidak bisa satu komponen mengklaim, tidak bisa. Ini adalah agregat atau penjumlahan dari kerja kita semua,” ujar Mendagri.

Mendagri meminta agar capaian positif tersebut dipertahankan. Selain itu, untuk aspek yang masih memiliki kekurangan dapat dilakukan perbaikan secara maksimal. Apalagi, di masa mendatang, Kemendagri dan BNPP akan menghadapi tantangan yang besar. Tantangan tersebut selain menangani inflasi daerah yang menjadi arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga memacu pertumbuhan ekonomi, hingga menyukseskan Pemilu 2024.

Dalam konteks Pemilu 2024, Mendagri menyampaikan empat indikator keberhasilan. Pertama, berlangsung aman dan lancar. Kedua, tingginya partisipasi pemilih agar pimpinan pusat dan daerah terpilih memiliki legitimasi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang bisa memecah persatuan-kesatuan bangsa, utamanya konflik kekerasan.

“Yang keempat, yang paling penting bagi kita jangan sampai dinamika naiknya suhu politik, hiruk pikuk tahun politik 2023 2024, semua fokus pada power struggle perjuangan pertarungan kekuasaan tapi meninggalkan program-program yang ada di pusat dan daerah,” tambah Mendagri.

Dirinya menekankan, program pusat dan daerah harus tetap berjalan. Momentum konstelasi Pemilu 2024 perlu dimanfaatkan untuk membangun iklim kompetitif antarcalon kepala daerah dalam menangani sejumlah persoalan. Hal ini seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, hingga penurunan angka kemiskinan ekstrem.

See also  H+1 s.d H+2 Lebaran, Pantauan Arus Balik Gelombang I Di Ruas Tol Jabotabek dan Jawa Barat

Dengan demikian, agenda Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan, serta program pemerintah pusat dan daerah juga tetap dilaksanakan. “Tetap pada upaya power struggle berjalan, dinamika politik pemilu tetap berjalan, pilkada jalan, tapi yang dipertandingkan adalah pertandingan untuk menyelesaikan program pusat dan daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2022 di Lingkungan Kemendagri diberikan kepada sejumlah komponen.

Rincian penerima penghargaan itu di antarannya untuk kategori pagu kecil: 1. Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, 2. IPDN Kampus Sumbar, dan 3. IPDN Kampus Sulsel. Untuk kategori pagu sedang di antaranya: 1. Inspektorat Jenderal (Itjen), 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dan 3. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Sementara untuk kategori pagu besar, yakni 1. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), 2. IPDN Kampus Jatinangor, dan 3. Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri.

Berita Terkait

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah
Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau
Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi
Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan
JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek
Senator Mirah Tekankan Pentingnya Perhatian pada BUMDes untuk Percepatan Pembangunan Desa
BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komite I Kunjungi Pemkot Bandung, serap Permasalahan Penerimaan ASN khususnya PPPK

Berita Terkait

Friday, 7 February 2025 - 06:53 WIB

Senator Mirah Jelaskan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

Tuesday, 4 February 2025 - 07:47 WIB

Langkah Awal RUU Hilirisasi Sektor Mineral dan Batu Bara, Komite II belanja masalah di Kepulauan Riau

Friday, 31 January 2025 - 09:23 WIB

Generasi Muda sebagai Pemilih Pemula: Peran SMA Muhammadiyah Bangkinang dalam Demokrasi

Sunday, 26 January 2025 - 12:15 WIB

Sempat Terkendala Biaya Mobilisasi, 7 Nelayan Aceh Timur Kini Berada di Yangon dan Menunggu Proses Pemulangan

Sunday, 26 January 2025 - 12:09 WIB

JTT Lakukan Contraflow KM 55 s.d KM 65 Ruas Jalan Jakarta-Cikampek

Berita Terbaru

Olahraga

Livin’ Mandiri Petik Kemenangan Atas Electric PLN

Friday, 7 Feb 2025 - 21:47 WIB