Belum Ada Penjelasan Resmi KPU Majukan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Wednesday, 13 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menegaskan hingga saat ini Komisi II belum menerima penjelasan secara resmi dari KPU terkait wacana memajukan pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Menurutnya, wacana ini terlanjur bergulir di publik hingga perlu segera diperjelas agar tidak menjadi isu yang liar.

”Dari Komisi II, kami belum pernah mendapatkan (pembahasan) wacana ini secara resmi. Sehingga ini menjadi isu yang liar yang akhirnya publik berspekulasi macam-macam. Maka hari ini kami jelaskan bahwa KPU sebagai Mitra penyelenggara belum pernah melakukan konsultasi secara formal terkait dengan wacana itu,” jelas Amin kepada Parlementaria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini, menilai ketika ada pergeseran satu tahapan pemilu pasti akan menggeser tahapan lainnya. Sehingga, hal ini perlu diperjelas agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu.

”Kaitan dengan wacana untuk memajukan (jadwal) pendaftaran capres dan cawapres itu, tentu kami dari Komisi II akan meminta penjelasan dahulu terkait argumentasi yang disampaikan itu apakah memiliki urgensi yang bisa diterima, rasional dan tidak mengganggu tahapan Pemilu. Sepanjang argumentasinya bisa dijelaskan secara komprehensif rasional tentu kita akan mempertimbangkan untuk menjadi bagian yang perlu kita sepakati lagi,” pungkasnya.

Berdasarkan PKPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, sedangkan jadwal kampanye adalah 28 November 2023. Sedangkan diketahui, usulan KPU untuk memajukan masa pendaftaran capres-cawapres menjadi 10 Oktober 2023.

See also  Pemerintah Berhasil Evakuasi 4 WNI dari Gaza

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Menteri PANRB: Fokus Transformasi untuk Negeri, Bahas Kinerja 2025-2026.

Thursday, 10 Jul 2025 - 09:09 WIB