DAELPOS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) prioritaskan peningkatan fasilitas pelabuhan di wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darusalam (NAD).
“Kami minta peningkatan fasilitas pelabuhan di Aceh menjadi prioritas Kementerian Perhubungan. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung Program Tol Laut Aceh yang digagas Presiden Jokow Widodo (Jokowi),” ucap Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PKB, Ruslan M Daud, kemarin.
Ruslan menerangkan bahwa pelabuhan merupakan pintu utama program tol laut yang digagas Presiden Jokowi. Tentu, program tersebut harus didukung sarana dan prasana yang baik. Ia menambahkan, pelabuhan harus mendukung lalu lintas kapal, orang maupun barang.
“Tol laut merupakan program untuk memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain melalui lautan. Program ini tidak akan ada artinya jika kemudian tidak didukung keberadaan pelabuhan dengan fasilitas memadai,” ucap Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh itu.
HRD panggilan akrab Ruslan berkata, pelabuhan-pelabuhan yang ada harus dilengkapi fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang. Yang dimaksud fasilitas pokok pelabuhan adalah alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang (breakwater), pelampung tambang (mooring bouy). Sedangkan, fasilitas penunjang atau yang biasa disebut suprastruktur, seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan jalan.
“Pelabuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi fasilitas pokok maupun penunjang tersebut sehingga harus ditingkatkan sebelum benar-benar menjadi pelabuhan dalam alur Tol Laut Aceh,” tuturnya.
HRD meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta revitalisasi terminal Tipe A.
“Pemasangan fasilitas jalan raya termasuk lampu penerang sepanjang pantai timur, utara dan tengah juga harus dilakukan segera,” ucapnya.
Bupati Bireuen Periode 2012-2017 itu menambahkan, pelebaran jalan khususnya di pantai timur, utara dan tengah juga mendesak untuk dilakukan, mengingat kepadatan lalulintas di wilayah ini semakin meningkat sehingga dapat menganggu kelancaran arus barang dan jasa antar kabupaten/kota di Aceh.
“Tidak mungkin akan ada investasi bila pemerintah tidak memperhatikan tiga hal penting, yakni infrastruktur yang memadai, kepastian hukum dan keamanan dari pemerintah,” kata HRD.
HRD sangat optimis, ke depan investasi di luar Pulau Jawa semisal Aceh akan terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan dan jembatan yang menghubungkan orang dan barang antar wilayah. (RED)
