Usut Korupsi Izin Impor Bawang Putih, KPK Panggil Empat Saksi Baru

Thursday, 21 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK terus dalami kasus suap impor bawang putih / Foto Istimewa

KPK terus dalami kasus suap impor bawang putih / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019 terus diselidiki. Untuk itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang dari unsur swasta sebagai saksi.

Keempatnya ialah Achmad Syafiq, Dody Wahyudi, Indiana, dan Zulfikar. Mereka diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI Fraksi PDI-P, I Nyoman Dhamantara.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IYD terkait tindak pidana korupsi pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019,” kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (21/11).

Sebelumnya, mantan anggota DPR RI Fraksi PDI-P tersebut telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh hakim tunggal Krisnugroho pada Selasa (12/11).

Diketahui, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lain dalam kasus ini. Yakni asisten Nyoman, Mirawati Basri dan unsur swasta Elviyanto yang diduga penerima suap. Sedangkan pihak pemberi suap ialah Chandry Suanda, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar dari unsur swasta.

Penyidik KPK menduga Chandry meminjam uang kepada Zulfikar sebesar Rp 2,1 miliar untuk melunasi kesepakatan pembayaran fee senilai Rp 3,6 miliar untuk Nyoman Dhamantra karena telah menuliskan pembuatan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Uang fee tersebut disetujui setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan di antara para tersangka. Dimana, Nyoman akan mendapat commitment fee sebesar Rp 1.700 hingga Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. (Rmol)

See also  Pertamina dan Polri Temukan Gudang Ilegal BBM Subsidi di Pati

Berita Terkait

ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut
KKP Segel 453 Ton Bahan Baku Pakan Ikan dari Luar Negeri
KKP Segel Pagar Laut di Perairan Bekasi
Tak Miliki Izin, KKP Hentikan Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin di Tangerang
Haidar Alwi: PDIP Terkesan Tidak Pro Penegakan Hukum
KPK Gelar Audiensi Bersama Polri dan Kejaksaan Agung
DPR Hormati Pemberhentian STY, Rencanakan Panggil PSSI Minta Klarifikasi
Tilang Sistem Poin Berlaku Tahun Ini, Begini Aturannya

Berita Terkait

Wednesday, 22 January 2025 - 13:53 WIB

ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut

Tuesday, 21 January 2025 - 15:19 WIB

KKP Segel 453 Ton Bahan Baku Pakan Ikan dari Luar Negeri

Thursday, 16 January 2025 - 09:47 WIB

KKP Segel Pagar Laut di Perairan Bekasi

Tuesday, 14 January 2025 - 17:21 WIB

Tak Miliki Izin, KKP Hentikan Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin di Tangerang

Thursday, 9 January 2025 - 13:52 WIB

Haidar Alwi: PDIP Terkesan Tidak Pro Penegakan Hukum

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Bangun SDM, Pertamina Dukung Talenta Olahraga Nasional

Thursday, 23 Jan 2025 - 13:33 WIB

Daerah

BULD DPD RI Harmonisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Thursday, 23 Jan 2025 - 10:27 WIB