Ketua APKASI: Omnibus Law Diharapkan Bisa Mendorong Iklim Investasi

Friday, 6 March 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi meminta agar RUU Omnibus Law disosialisasikan dengan massif. Pemerintah Daerah ikut dilibatkan. Karena itu, ia berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa jadi jembatan. Lebih penting dari itu, Omnibus Law bisa mendorong iklim investasi yang jauh lebih kondusif.

” Menurut kami ini sosialisasinya perlu agak massif dengan beberapa sektor-sektor yang akan terkena dalam tanda kutip “tidak seperti UU sebelumnya.” Nah, pertama misalnya sosialisasi mesti dilakukan secara massif, tentu kepala daerah ini kan akan ditanya oleh banyak orang dan oleh karena itu pemahaman di lingkungan kepala daerah ini menjadi penting buat kami,” kata Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Azwar menambahkan, itu pula yang tadi dibahas dengan Mendagri. Intinya, APKASI yang jadi wadah bagi para bupati, terkait Omnibus Law, tidak menyoroti soal perdebatannya. Yang jadi perhatian APKASI, bagaimana Omnibus Law ini bisa mendorong iklim investasi jauh lebih kondusif. Kemudian lapangan pekerjaan segera tercipta.

” Karena kalau pekerjaan tercipta pekerjaan bupati ini juga berkurang, buruh juga terlindungi,” katanya.

Selama ini, kata Azwar, yang disorot pemerintah pusat, banyak sektor perizinan yang menghambat. Sehingga investasi tidak cepat tumbuh. Karena itu, mesti ditelaah apa saja yang diatur dalam Omnibus Law. Salah satu yang penting adalah soal pertanahan. Karena pertanahan ini salah satu yang menjadi kunci. Begitu juga hak pertanahan.

” Kalau Vietnam dan lain-lain itu begitu cepat, itu tanah negara semua. Dan penguasaan atas lahan menjadi penting untuk diatur. Kira-kira begitu. Itu pendapat saya pribadi. Nanti akan dibahas dengan teman-teman, tapi secara umum kami merespon karena niat Omnibus law sebagaimna paparan Presiden itu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kira-kira begitu,” tuturnya.(*)

See also  Menteri PANRB Bertemu Kepala Basarnas Dukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan SAR (Pencarian dan Pertolongan)

Berita Terkait

Melalui IJD, Warga Aceh Tenggara Kini Lebih Nyaman Ambil Hasil Panen di Ladang
HAN 2026 di LRT Jakarta, Anak Belajar Naik Transportasi Umum Sambil Bermain
Salurkan Air Minum di Tengah Kekeringan, Kementerian PU Beri Bantuan ke Desa Terdampak di Kabupaten Banjar
Peringati Hari Anak Nasional, Hutama Karya dan Yayasan KAKAK Perkuat Perlindungan Anak di Karanganyar
Fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali Mulai Dimanfaatkan untuk Dukung MPLS dan Persiapan Kegiatan Belajar
Prabowo: Digitalisasi Pemerintah Kunci Bansos Tepat Sasaran
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir Akibat Jebolnya Tanggul Aek Sigala-gala di Tapanuli Tengah
Kementerian PU Perkuat Ketahanan Pangan di NTT melalui Jaringan Irigasi Air Tanah, Antisipasi Dampak El Nino

Berita Terkait

Sunday, 26 July 2026 - 01:23 WIB

Melalui IJD, Warga Aceh Tenggara Kini Lebih Nyaman Ambil Hasil Panen di Ladang

Saturday, 25 July 2026 - 17:08 WIB

HAN 2026 di LRT Jakarta, Anak Belajar Naik Transportasi Umum Sambil Bermain

Saturday, 25 July 2026 - 09:55 WIB

Salurkan Air Minum di Tengah Kekeringan, Kementerian PU Beri Bantuan ke Desa Terdampak di Kabupaten Banjar

Friday, 24 July 2026 - 09:18 WIB

Peringati Hari Anak Nasional, Hutama Karya dan Yayasan KAKAK Perkuat Perlindungan Anak di Karanganyar

Tuesday, 21 July 2026 - 18:40 WIB

Fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali Mulai Dimanfaatkan untuk Dukung MPLS dan Persiapan Kegiatan Belajar

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Kementerian PU Kebut Pemulihan Konektivitas di Aceh

Sunday, 26 Jul 2026 - 01:39 WIB