Dibilang Menteri Segala Urusan, Luhut: Nggak Juga, Saya Nggak Kuat

Monday, 11 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Panggilan tersebut disematkan, sebab Luhut sering mengurusi pekerjaan lain yang bukan di bawah kementeriannya.

Dia mengatakan bahwa hal itu haruslah ia lakukan. Sebab, suatu pekerjaan dapat selesai apabila terkoordinasi dengan baik bersama kementerian terkait.

“Banyak yang bilang Pak Luhut kok ngurusin ini, kan dibidang saya banyak, ada pariwisata, perikanan, PUPR itu kan berkaitan dengan UMKM, perindustrian, kita harus duduk rame-rame, nggak bisa sendiri,” ujarnya ketika Bincang Khusus bersama Radio Republik Indonesia, Minggu (10/5).

Ia pun mengkritisi perkataan yang sering disematkan kepadanya itu bahwasanya semua pekerjaan saling terhubung satu sama lain. Jika ada satu kementerian yang bergerak sendiri, maka strategi yang dibangun oleh pemerintah akan percuma.

“Jadi kalau orang yang tidak paham, itu mereka pikir waduh Pak Luhut kerjain semua, nggak juga, kalau kerjain semua saya juga nggak kuat,” ungkap dia.

Salah satu contoh yang pernah ia berikan adalah pembangunan MRT yang diurus oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dia menyebutkan harus memanggil pihak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Sebab yang mengurusi lahan ataupun tata ruang kota adalah Kementerian ATR/BPN.

“(Kementerian) Keuangan di bawah saya nggak? kan enggak, tapi saya undang rapat karena urusan cost (biaya), Pemda (pemerintah daerah) di bawah saya bukan? enggak kan. Jadi dibilang ngurus semua ya memang harus,” tutur dia beberapa waktu yang lalu.

Seperti diketahui, saat ini kementeriannya membawahi enam kementerian lain, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). []

See also  Dampingi Anies ke Medan, Ahmad Ali Ajak Masyarakat Jadi Benteng NKRI

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Daerah

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Monday, 7 Jul 2025 - 21:20 WIB