Ade Armando Ogah Minta Maaf ke Din Syamsudin, Ini Alasannya

Tuesday, 2 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ist

Foto Ist

DAELPOS.com – Figur Ade Armando kembali jadi sorotan gegara unggahannya di media sosial Facebook yang dinilai mendiskreditkan organisasi Muhammadiyah dan eks Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin. Ade diancam disomasi Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah atas kelakuannya itu.

Disorot karena mau disomasi, Ade pun menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan unggahan itu terkait pernyataannya terhadap sebuah webinar yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

Ade menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya itu. Namun, ia tak ingin meminta maaf kepada Din Syamsudin.

Dia punya alasan karena webminar itu memakai nama Muhammadiyah. Padahal, penjelasan yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas di sejumlah media menegaskan jangan menyeret nama Muhammadiyah.

Ade menyinggung karena Mahutama menggelar webminar itu yang justru bisa merusak nama baik Muhammadiyah.

“Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ternyata menyesalkan pengunaan nama Muhammadiyah dalam penyelenggaran webinar tersebut,” ujar Ade dikutip dari akun Facebook-nya pada Selasa, 2 Juni 2020. 

Terkait Din, ia merasa tak mau mencabut pernyataannya dan ogah menyampaikan permohonan maaf. Ade merasa punya argumen menyebut Din dengan istilah dungu.

Ia justru meminta Din agar bisa menjelaskan kepublik yang menyudutkan pemerintah bergembira di atas rakyat di tengah pandemi Covid-19 lantaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana.

“Tuduhan semacam itulah yang saya anggap dungu. Bagaimana mungkin langkah pemerintah berusaha menggalang dana untuk membantu mereka yang menderita dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah bergembira,” jelas Ade.

Kemudian, ia menyarankan agar Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah lebih baik mendengarkan pernyataan Din Syamsudin sebagai keynote speaker di webinar 1 Juni tersebut.

Pernyaan Din menurutnya merujuk teoritikus Islam Al Mawardi, sudah terpenunuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden.

See also  Giyanto Hadi Prayitno: Ada segelintir Oknum yang mencoba Merusak Marwah HMS Indonesia

Sebelumnya, PP akan melakukan somasi terhadap dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, terkait unggahan di Facebook-nya yang diduga memfitnah Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

“Betul pak, surat kami keluarkan dari PWPM Jateng,” kata Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Andika Budi Riswanto, saat dikonfirmasi, Senin 1 Juni 2020.

Andika menjelaskan, surat somasi ini belum disampaikan langsung kepada Ade Armando maupun pihak kepolisian. 

“Kami juga melakukan hal yang sama karena kami mencoba mengklarifikasi melalui komentar postingan beliau juga kesulitan, karena malah menjadikan perdebatan. Namun, beliau sudah membaca somasi dari kami,” ujarnya. (*)

Berita Terkait

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan
Kutuk Israel atas Serangan ke Diplomat, Mardani Ali Sera akan gabung Aksi #PKSbersamaGaza

Berita Terkait

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Tuesday, 10 June 2025 - 10:13 WIB

Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah

Berita Terbaru

Megapolitan

DKI-Kemenparekraf: Jakarta Kota Global

Friday, 4 Jul 2025 - 21:23 WIB

Olahraga

Pelatnas Coret 4 Pemain Jelang Kejuaraan Voli Asia U-16

Friday, 4 Jul 2025 - 21:01 WIB

Berita Terbaru

Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali ke Pentas Dunia

Friday, 4 Jul 2025 - 20:56 WIB

Berita Utama

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Friday, 4 Jul 2025 - 20:53 WIB