Rapat Kordinasi KPK dan Jateng Bahas Tata Kelola Pemda

Tuesday, 14 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DAELPOS.com – Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango memimpin rapat kordinasi dan monitoring bersama Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah membahas pembenahan tata kelola pemerintah daerah. KPK fokus mengawal daerah melakukan perbaikan.

Rapat berlangsung Selasa dan Rabu (14 dan 15 Juli 2019) di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, dihadiri beberapa kepala daerah di Jateng, perwakilan PT PLN (Persero), dan Kementerian ATR/BPN.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, ada 3 hal yang menjadi fokus KPK 2019-2023 yaitu peningkatan pelayanan dan tata niaga yang akuntabel, transparan, dan tidak menimbulkan korupsi, pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

KPK melalui Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah VII telah melakukan pendampingan terhadap Pemda Jateng dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi sejumlah aspek.

“Beberapa aspek di antaranya, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, penertiban aset daerah, percepatan sertifikasi tanah milik pemda, penyelamatan aset bermasalah dengan pihak ketiga, dan peningkatan penempatan rekening kas umum daerah (RKUD) pada Bank Pembangunan Daerah PT Bank Jateng,” jelas Nawawi.

Hasilnya, KPK telah mendorong sertifikasi aset berjumlah total 2.135 bidang tanah senilai Rp1,2 Triliun. Sertifikasi itu berkaitan dengan aset tanah milik pemda di wilayah Jateng, selama Januari – Juni 2020.

Dia menambahkan, terkait upaya penyelamatan aset bermasalah dengan pihak ketiga di wilayah Jateng, KPK mencatat pada periode Januari sampai Juni 2020, terdapat total 54 bidang yang dapat diselesaikan, dengan nilai mencapai Rp37,4 Miliar.

Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Terintegrasi mencakup 8 area intervensi. Kedelapan fokus tersebut adalah optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan pengelolaan dana desa. Capaian ke-8 area intervensi ini dapat diakses melalui situs https://jaga.id.

See also  Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Siagakan Tim Satgas di Riau

Berita Terkait

Bayar Pajak Tanpa KTP, Warga Jabar Tetap Diminta Bikin Pernyataan
Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Banda Aceh, Darwati Soroti Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan
Dukung Kelancaran Mudik, Hutama Karya Fungsionalkan Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai
Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat
Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggan –Kayu Agung
DPD RI Kawal Implementasi UU Cipta Kerja di Bogor
Susun DIM, Komite I DPD RI Kunker ke Kantor Gubernur Jabar untuk Inisiasi Revisi UU Penataan Ruang

Berita Terkait

Wednesday, 8 April 2026 - 13:22 WIB

Bayar Pajak Tanpa KTP, Warga Jabar Tetap Diminta Bikin Pernyataan

Saturday, 4 April 2026 - 16:23 WIB

Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah

Tuesday, 17 March 2026 - 09:52 WIB

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Banda Aceh, Darwati Soroti Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan

Saturday, 14 March 2026 - 12:35 WIB

Dukung Kelancaran Mudik, Hutama Karya Fungsionalkan Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai

Tuesday, 17 February 2026 - 19:04 WIB

Darwati A. Gani Siap Dukung Kegiatan Kaum Muda Aceh yang Bermanfaat

Berita Terbaru

Olahraga

Bhayangkara Presisi Siapkan Dream Team untuk AVC 2026 di Pontianak

Wednesday, 6 May 2026 - 14:48 WIB

foto ist

Berita Utama

AHY Pimpin Penanganan Pantura, Giant Sea Wall Disiapkan

Wednesday, 6 May 2026 - 11:07 WIB